KabarDermayu.com – Harga gas industri kerap disorot sebagai biang keladi utama melemahnya daya saing industri nasional, bahkan memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, pandangan ini dinilai terlalu menyederhanakan persoalan. Diperlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi daya saing industri, terutama di tengah gejolak harga energi global dan tantangan spesifik yang dihadapi berbagai sektor.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, mengakui bahwa kekhawatiran industri, khususnya yang sangat bergantung pada energi seperti gas, memang perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan harga energi saat ini tidak dapat dihindari akibat dinamika geopolitik global.
Namun, Said menekankan bahwa harga energi bukanlah satu-satunya komponen yang membebani biaya produksi. “Faktor lainnya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, pembelian barang menurun, produksi ikut turun, dan penurunan produksi mengakibatkan efisiensi yang ujung-ujungnya PHK,” jelasnya dalam sebuah keterangan pada Minggu, 28 Juni 2026.
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi penyebab signifikan naiknya ongkos produksi. Hal ini terutama dirasakan oleh perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Mereka harus membeli bahan baku menggunakan dolar, sementara hasil produksi dijual dalam rupiah, sebuah kondisi yang sangat merugikan.
Said memastikan bahwa pihaknya bersama pemangku kepentingan lain sedang berupaya mencari solusi. Perhatian khusus diberikan kepada perusahaan di sektor granit, keramik, dan tekstil yang merasa membutuhkan kebijakan pemerintah yang spesifik. Terkait isu yang menyebutkan 55 ribu tenaga kerja akan terkena PHK, Said membantah kebenarannya.
“Jadi tidak benar kalau disebut 55 ribu karyawan akan kena PHK. Kalau ada perusahaan granit yang melakukan PHK, jumlahnya ratusan orang dan itu terjadi akibat dampak perang serta kenaikan harga BBM yang tinggi,” tegasnya.
Mewakili kaum buruh dan pemerintah, Said menegaskan komitmen untuk melakukan berbagai upaya mitigasi. “Kalau bisa PHK tidak terjadi, itu yang kami perjuangkan. Kalau pun terjadi PHK, maka hak-hak pekerja harus dibayarkan,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, kajian dari ReforMiner Institute juga menyimpulkan bahwa daya saing industri nasional tidak semata-mata ditentukan oleh harga gas. Banyak faktor lain yang berperan penting, termasuk strategi industri, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, produktivitas, efisiensi, nilai tukar, teknologi, logistik, dan akses pasar.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menegaskan, “Harga gas adalah salah satu komponen dalam cost competitiveness, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing.”
Menurutnya, secara struktur biaya, komponen energi bukanlah faktor terbesar di banyak sektor industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip ReforMiner menunjukkan bahwa porsi bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik dalam biaya input sektor industri hanya berkisar 6,35 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan komponen bahan baku dan penolong yang bisa mencapai 64,60 hingga 96,76 persen, tergantung pada jenis industrinya.
“Artinya, jika persoalan bahan baku, permintaan pasar, kurs, produktivitas, teknologi, dan strategi industri tidak ikut dibenahi, maka tekanan terhadap daya saing akan tetap muncul meskipun beban energi telah dimitigasi,” jelas Komaidi.
Ia menambahkan, meskipun harga gas tetap menjadi komponen strategis yang perlu dikelola, khususnya bagi industri yang sangat bergantung pada pasokan gas, menjadikannya sebagai “kambing hitam” tunggal atas seluruh tekanan industri justru berisiko menutup ruang bagi solusi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.
