KabarDermayu.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yang sepenuhnya melayani kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. Menurut Qodari, Presiden Prabowo telah memberikan peringatan kepada seluruh aparatur negara.
Peringatan tersebut mencakup pentingnya melakukan introspeksi dan perbaikan diri di berbagai lini, mulai dari birokrasi pemerintahan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), hingga institusi Kejaksaan.
“Setiap aparatur negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat,” ujar Qodari dalam keterangannya pada Selasa, 14 Juli 2026.
Pemerintah juga menyatakan penghormatan terhadap setiap proses hukum yang sedang berjalan. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus yang saat ini menjadi sorotan publik.
Qodari menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, tanpa melihat jabatan, kedudukan, pangkat, atau kekuasaan seseorang.
“Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegas Qodari.
Pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme tersendiri yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Penting untuk dipahami bahwa tindakan oknum tidak mewakili keseluruhan institusi.
Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari upaya negara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pada saat yang sama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum. Prinsip ini krusial untuk mencegah spekulasi dan penilaian prematur sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan bangsa.
Di tengah berbagai dinamika yang ada, persatuan bangsa dianggap sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Qodari.
