KabarDermayu.com – Isu perombakan kabinet atau reshuffle di kalangan menteri Kabinet Merah Putih kembali berembus kencang. Kabarnya, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan sejumlah pejabat negara pada Senin, 27 April 2026.
Langkah ini disebut akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pelantikan kepala badan, menteri, hingga menteri koordinator. Sejumlah nama tokoh potensial telah beredar untuk mengisi posisi-posisi strategis tersebut.
Salah satu nama yang santer disebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari. Ia dikabarkan akan bergeser mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI sekaligus juru bicara presiden. Posisi Qodari di KSP rencananya akan diisi oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang saat ini menjabat sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional.
Selain itu, mantan Kepala Presidential Communication Office, Hasan Nasbi, juga disebut-sebut akan dilantik sebagai urusan khusus presiden bidang komunikasi. Sementara itu, mantan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dikabarkan akan kembali bergabung dalam kabinet sebagai Kepala Badan Karantina Nasional.
Nama lain yang beredar adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat. Ia dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan posisi Hanif Faisol Nurofiq. Posisi Hanif Faisol sendiri disebut akan diisi sebagai wakil menteri koordinator (wamenko) bidang pangan.
Baca juga di sini: Tiga Tokoh Penting Penjaga Ketahanan Pangan Nasional
Menanggapi isu ini, M. Qodari menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari Kepala Negara.
“Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangannya dari Bapak Presiden,” ujar Qodari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait isu reshuffle kabinet dan daftar nama yang akan dilantik.
Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, juga menyatakan bahwa urusan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
“Wah itu prerogatif Bapak Presiden,” kata Bima Arya kepada wartawan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
Bima Arya menambahkan bahwa pihaknya siap menghadapi segala skenario yang mungkin terjadi. Yang terpenting, menurutnya, adalah seluruh menteri di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan optimal.
“Ya kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang seluruh jajaran kabinet kerja saja,” tutur dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh menteri Kabinet Merah Putih. Evaluasi ini dilakukan setiap hari dan mencakup kemampuan para menteri dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden.
“Kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, jajaran kabinet, tentu. Itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi. Evaluasi dalam konteks apakah kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden telah dapat menjalankan tugas-tugas dari beliau,” ungkapnya.
Namun, Prasetyo Hadi menekankan bahwa hasil evaluasi tersebut tidak serta-merta berujung pada perombakan atau reshuffle menteri. Prosesnya tidak sesederhana itu.
“Tapi bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian atau reshuffle. Tidak seperti itu juga,” pungkas Prasetyo.
