KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti berbagai ketidakpastian global yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Konflik geopolitik di Timur Tengah, suku bunga acuan Amerika Serikat yang tinggi, serta perlambatan ekonomi dunia menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Purbaya menjelaskan bahwa dampak tersebut terasa melalui tekanan pada nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan potensi risiko inflasi.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.
Upaya tersebut mencakup penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Baca juga di sini: Polisi Militer Buru Oknum TNI Tersangka Pencabulan Anak di Kendari
“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Rabu, 29 April 2026.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat memberikan pandangannya dalam dialog Kebangsaan Sespimti Polri yang diselenggarakan di Lembang, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa, 28 April 2026.
Ia menekankan bahwa perekonomian Indonesia secara riil memang sangat ditopang oleh tiga pilar utama: konsumsi, investasi, dan perdagangan.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pertumbuhan sektor swasta.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Penyelesaian Masalah Investasi (P2SP) atau yang dikenal sebagai debottlenecking.
Dalam rangka menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan investasi, khususnya di sektor swasta, Purbaya memberikan jaminan.
Ia berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak atau memberlakukan pajak baru dalam waktu dekat, kecuali kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Purbaya menegaskan konsistensinya sejak awal menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Ia menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak hanya akan dipertimbangkan ketika perekonomian Indonesia telah cukup kuat dan mampu tumbuh di kisaran ± 6 persen.
“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” tegasnya.
