KabarDermayu.com – Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, memberikan pandangannya terkait konversi energi kedua Indonesia. Konversi ini akan beralih dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Menurut Gus Lilur, konversi energi ini memiliki arti yang lebih mendalam bagi Madura. Wilayah yang kaya akan gas alam ini, sayangnya, masih banyak masyarakatnya bergulat dengan kemiskinan.
“Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan,” ujar Gus Lilur kepada wartawan pada Rabu, 13 Mei 2026.
Ia mengungkapkan bahwa kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun telah mengalir keluar. Sumber daya ini menghidupi industri besar di Jawa Timur, namun belum mampu secara signifikan mengangkat martabat ekonomi masyarakat Madura.
Madura, menurutnya, bukanlah pulau yang miskin sumber daya alam. Sebaliknya, Madura adalah pulau yang kaya akan gas.
“Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut,” tandasnya.
Dalam konteks ini, Gus Lilur melihat adanya ironi yang sangat kentara di Madura. Madura kaya akan gas, namun rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Jembatan Suramadu, yang dahulu diharapkan menjadi pintu perubahan ekonomi Madura, sayangnya hampir tidak memiliki makna dalam urusan gas. Gas dari Madura tidak mengalir melalui jembatan tersebut.
“Gas Madura tidak terlebih dahulu masuk ke dapur rakyat Madura. Gas itu justru dialirkan lewat pipa laut menuju kawasan industri di Jawa Timur,” tuturnya.
Setelah tiba di Jawa Timur, gas Madura bergabung dalam sistem distribusi, industri, dan logistik energi yang lebih besar. Gas tersebut kemudian menghidupi pabrik, kawasan industri, pembangkit listrik, industri petrokimia, dan konglomerasi ekonomi di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, serta daerah lainnya.
“Dalam banyak hal, yang menikmati nilai tambah terbesar dari gas Madura bukanlah rakyat Madura, melainkan pusat-pusat industri di luar Madura,” kata Gus Lilur menambahkan.
Gus Lilur menekankan bahwa luka struktural ini harus dilihat secara jernih. Madura telah menjadi sumber, pemasok, dan tulang punggung, namun belum menjadi pusat manfaat dari kekayaan yang dimilikinya.
Kekayaan Madura mengalir keluar, sementara desa-desa di Madura masih menanti tetesan pembangunan yang tak kunjung deras.
“Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura,” tandasnya.
Gus Lilur berpendapat bahwa jika negara ingin membangun ekosistem CNG, maka Madura harus menjadi salah satu pusatnya.
Jika akan dibangun stasiun induk gas (mother station) untuk memproduksi dan mendistribusikan CNG, maka stasiun tersebut tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh pihak luar.
“Pemerintah daerah di Madura, BUMD-BUMD Madura, koperasi lokal, pesantren, dan pengusaha Madura harus diberi ruang sebagai pelaku utama, atau setidaknya sebagai mitra strategis. Mother station CNG bukan fasilitas biasa. Ia adalah jantung dari distribusi gas masa depan. Dari sanalah gas bumi dikompresi, disiapkan, dan dikirim ke berbagai titik distribusi. Dari sanalah CNG dapat mengalir ke rumah tangga, UMKM, pesantren, industri kecil, transportasi, pasar, pelabuhan, dan pusat-pusat ekonomi rakyat,” jelasnya.
Gus Lilur mengingatkan bahwa jika fasilitas strategis ini hanya dikuasai oleh konglomerasi besar, maka konversi LPG ke CNG hanya akan mengulang pola lama.
Pola lama ini adalah sumber daya berasal dari daerah, namun nilai tambah mengalir ke pusat-pusat modal. Madura, menurutnya, tidak boleh kembali menjadi halaman belakang, melainkan harus menjadi halaman depan dari kebijakan energi nasional.
“Konversi LPG ke CNG adalah kebijakan yang sangat strategis. Ia bukan sekadar mengganti tabung. Ia bukan sekadar mengganti jenis bahan bakar. Ia adalah perubahan arsitektur energi nasional. Jika dilakukan secara adil, konversi ini bisa menurunkan ketergantungan impor, menghemat ratusan triliun devisa, mengurangi beban subsidi, dan membuka pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil gas,” katanya.
“Tetapi jika dilakukan secara tidak adil, konversi ini hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Rakyat tetap menjadi konsumen. Daerah penghasil tetap menjadi penonton. Pengusaha lokal tetap tersisih. BUMD tetap berada di pinggir. Sementara keuntungan besar dari stasiun-stasiun gas, distribusi CNG, rantai logistik, dan perdagangan energi kembali berputar di tangan segelintir kelompok besar,” jelasnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa Madura membutuhkan kehadiran negara yang adil, bukan negara yang sekadar mengambil gasnya atau hanya mencatat produksinya.
Menurutnya, Madura membutuhkan kesadaran negara bahwa Madura telah memberi banyak kepada Republik, sehingga Republik juga harus mengembalikan manfaat yang layak kepada Madura.
“Inilah saatnya gas Madura tidak hanya menerangi pabrik-pabrik di luar Madura, tetapi juga menyalakan harapan rakyat Madura. Inilah saatnya kekayaan Madura tidak hanya mengalir melalui pipa laut ke pusat industri, tetapi juga menetes ke dapur, warung, pesantren, UMKM, dan keluarga-keluarga kecil di Madura,” imbuhnya.
Gus Lilur juga mendorong agar konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi konversi yang berkeadilan. Konversi ini hendaknya dari LPG ke CNG, dari impor ke sumber daya domestik, dari ketergantungan ke kemandirian, serta dari ketimpangan ke pemerataan.
Bagi Madura, konversi ini harus menjadi lebih dari sekadar kebijakan energi. Konversi ini harus menjadi jalan pulang kekayaan Madura kepada rakyat Madura.
Baca juga: Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR 2026 di Kalbar: Juri Independen Siap Bertugas
“Itulah makna terdalam dari AMPERA, Amanat Penderitaan Rakyat Madura. Negara harus hadir. Negara harus adil. Negara harus memastikan bahwa gas Madura tidak lagi menjadi cerita tentang pulau kaya yang rakyatnya tetap miskin,” pungkas Gus Lilur.
