KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan Republik Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dapat rampung dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.
Target ini disampaikan Airlangga saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Pertemuan tersebut dilaksanakan di sela-sela rangkaian OECD Ministerial Council Meeting (MCM) yang berlangsung di Paris, Prancis.
Airlangga menjelaskan bahwa dalam fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering), Indonesia telah menerima sebanyak 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga telah melaksanakan misi pencarian fakta (Fact-Finding Mission) yang berfokus pada kebijakan lingkungan hidup dan tata kelola publik.
“Sejak diadopsinya Accession Roadmap untuk Indonesia pada Februari 2024, Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya pada Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa dokumen Initial Memorandum, yang menyelaraskan regulasi nasional dengan 240 instrumen hukum OECD di 24 area kebijakan, telah diserahkan secara resmi setahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan prioritas reformasi Indonesia di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga memaparkan hasil positif dari presentasi ulasan aksesi pertama (accession review presentation) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI. Presentasi tersebut disampaikan di hadapan OECD Environment Policy Committee pada April 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi, di mana sekitar 60 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah sesuai dengan instrumen hukum OECD. Hal ini menjadi indikator positif dalam proses aksesi.
Airlangga turut menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengadaptasi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh OECD. Adaptasi ini mencakup perluasan rencana aksi pada sektor energi, perubahan iklim, informasi lingkungan, dan penanganan polusi lintas batas.
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif di tingkat publik maupun dunia usaha, Pemerintah Indonesia terus berupaya mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan non-pemerintah. Langkah ini penting untuk mendapatkan masukan dan memastikan dukungan yang luas.
Hubungan strategis diperkuat melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), yang bertindak sebagai representasi dari Business at OECD (BIAC). Selain itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI) juga dilibatkan sebagai perwakilan dari Trade Union Advisory Committee (TUAC).
Pada kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan teknis serta finansial yang telah diberikan oleh tujuh negara mitra. Negara-negara tersebut meliputi Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss. Dukungan ini sangat krusial dalam memperlancar proses aksesi Indonesia ke OECD.
