KabarDermayu.com – Amerika Serikat akan menghentikan operasional Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) yang selama ini dikelola oleh militer AS di wilayah Israel bagian selatan. Fasilitas ini sebelumnya dirancang sebagai pusat utama pengawasan pascagencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Keputusan penutupan CMCC ini diungkapkan oleh tujuh diplomat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai operasional pusat tersebut. Mereka menyampaikan kepada Reuters bahwa CMCC akan segera ditutup. Tugas pemantauan dan koordinasi bantuan kemanusiaan akan dialihkan kepada sebuah misi keamanan internasional baru yang dipimpin oleh AS.
Misi baru ini bernama Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pembentukannya mendapatkan mandat dari Dewan Perdamaian (BOP), sebuah badan yang diketuai oleh Presiden AS Donald Trump. Perubahan ini merupakan kemunduran terbaru dalam rencana 20 poin Trump untuk rekonstruksi Gaza.
Sejak awal, rencana tersebut telah menghadapi berbagai rintangan signifikan. Salah satunya adalah kelanjutan serangan Israel meskipun sudah ada gencatan senjata yang disepakati pada bulan Oktober. Selain itu, Hamas juga menunjukkan penolakan untuk meletakkan senjata mereka.
Para pejabat AS secara internal menyebut pergeseran ini sebagai sebuah “perombakan”. Namun, para diplomat menilai bahwa secara praktis, ini adalah penutupan CMCC setelah ISF mengambil alih fungsinya. Jumlah personel AS yang terlibat dalam struktur baru ini juga akan mengalami pengurangan drastis.
Dari sekitar 190 orang yang sebelumnya bertugas, jumlah tersebut akan dipangkas menjadi hanya 40 personel AS. Sisa kebutuhan staf akan diisi oleh tenaga sipil dari negara-negara lain. Meskipun demikian, para diplomat menyuarakan keraguan mengenai efektivitas perubahan ini di lapangan.
Baca juga di sini: Syifa Hadju Tanggapi Santai Isu Meniru Gaya Alyssa Usai Menikah
Sejak awal pembentukannya, CMCC memang tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan gencatan senjata atau memastikan distribusi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina berjalan lancar. Oleh karena itu, penggabungannya ke dalam ISF dinilai tidak akan membawa perubahan substansial dalam situasi yang ada.
Sebelumnya, CMCC menjadi daya tarik bagi puluhan negara, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut mengirimkan perencana militer dan pejabat intelijen untuk turut serta dalam merancang masa depan Gaza. Namun, kini partisipasi mereka telah menyusut tajam.
Beberapa negara hanya mengirimkan perwakilannya sebulan sekali, sementara sebagian lainnya hampir tidak lagi terlihat kehadirannya. Situasi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Israel terus mendorong garis gencatan senjata lebih dalam ke wilayah Gaza.
Sementara itu, Hamas dilaporkan kembali memperkuat kontrolnya di wilayah-wilayah yang masih mereka kuasai. ISF sendiri telah membangun sebuah annex dengan dinding yang tinggi di dalam kompleks CMCC. Fasilitas ini berlokasi di sebuah gudang di Israel bagian selatan.
Akses ke area ini dikontrol dengan sangat ketat oleh personel AS. Menurut keterangan tiga sumber, personel AS tersebut kerap menolak masuknya perwakilan dari negara-negara sekutu. Hal ini memicu ketegangan baru di antara negara-negara yang sebelumnya telah diminta oleh Washington untuk berkontribusi dana dan personel demi rencana rekonstruksi Gaza.
Setelah dilebur ke dalam ISF, CMCC kemungkinan besar akan berganti nama menjadi Pusat Dukungan Gaza Internasional. Fasilitas ini diperkirakan akan dipimpin oleh Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers, yang merupakan komandan ISF yang ditunjuk oleh Gedung Putih.
Namun demikian, ISF sendiri belum sepenuhnya dikerahkan ke Gaza. Hanya segelintir negara yang menjanjikan kontribusi pasukan, dan tidak ada satu pun yang bersedia mengambil peran keamanan. Washington juga telah menegaskan bahwa pasukan AS tidak akan memasuki wilayah Gaza.
Pada bulan November 2025, Dewan Keamanan PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang diajukan oleh AS. Resolusi tersebut memberikan dukungan terhadap rencana komprehensif Presiden AS Donald Trump untuk menyelesaikan situasi di Gaza. Resolusi ini mendapatkan dukungan 13 suara, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana yang diusung AS ini mendorong pembentukan pemerintahan internasional sementara untuk Gaza. Selain itu, rencana ini juga mencakup pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Trump. Mandat untuk pasukan stabilisasi internasional juga akan dikerahkan dalam koordinasi dengan Israel dan Mesir.
Sejak gencatan senjata diberlakukan, dilaporkan lebih dari 800 warga Palestina dan empat tentara Israel tewas. Israel menyatakan bahwa serangan mereka bertujuan untuk mencegah ancaman dari Hamas. Sementara itu, pihak Palestina menilai tindakan tersebut sebagai upaya Israel untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
Dalam dua tahun terakhir pertempuran, sebagian besar wilayah Gaza telah mengalami kehancuran. Hampir dua juta penduduknya terpaksa mengungsi. Infrastruktur vital seperti air, sanitasi, dan listrik mengalami kerusakan yang parah.
CMCC awalnya dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan aliran bantuan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan. Namun, para diplomat menyatakan bahwa volume bantuan yang masuk relatif stagnan. Israel terus memberlakukan pembatasan terhadap banyak barang yang dianggap memiliki potensi penggunaan ganda, baik sipil maupun militer.
