KabarDermayu.com – Bank Indonesia (BI) secara resmi akan memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan batas transaksi yang tidak memerlukan dokumen pendukung. Aturan baru ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya penguatan prinsip kehati-hatian di pasar valuta asing domestik.
Sebelumnya, batas pembelian valuta asing tunai tanpa dokumen pendukung adalah sebesar US$25.000 per orang per bulan. Namun, mulai 1 Juli 2026, batas tersebut akan diturunkan menjadi US$10.000 per orang per bulan. Ini berarti, masyarakat atau pelaku usaha yang ingin membeli valuta asing tunai melebihi batas tersebut wajib menyertakan dokumen pendukung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan kebijakan ini usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI periode Juni 2026. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi BI untuk memperkuat pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) agar menjadi lebih efisien, maju, dan pruden.
BI Perkuat Pengawasan Transaksi Valas
Penyesuaian ambang batas pembelian valuta asing tanpa underlying ini bertujuan untuk memperkuat prinsip kehati-hatian dalam transaksi valuta asing di dalam negeri. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Perry menekankan bahwa pasar uang dan pasar valuta asing yang sehat membutuhkan tata kelola yang semakin kuat. Hal ini penting agar seluruh transaksi berjalan transparan dan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
“Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi US$10.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI yang digelar secara daring.
Dengan aturan baru ini, pembelian dolar AS maupun valuta asing lainnya dalam jumlah besar tidak lagi dapat dilakukan tanpa alasan atau dokumen yang mendukung kebutuhan transaksi tersebut.
Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Bank Indonesia telah memastikan bahwa aturan baru ini akan mulai efektif diberlakukan pada 1 Juli 2026. Setelah tanggal tersebut, setiap pembelian valuta asing tunai yang nilainya melebihi US$10.000 per bulan wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung atau underlying.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh otoritas moneter.
Selain mengubah ketentuan pembelian valuta asing tunai, BI juga melakukan penyesuaian terhadap kewajiban dokumen pendukung untuk transfer dana ke luar negeri dalam valuta asing. Jika sebelumnya dokumen pendukung diwajibkan untuk transaksi bernilai setara US$50.000, kini ambang batasnya diturunkan menjadi setara US$25.000.
Penyesuaian ini dilakukan demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi valuta asing yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di Indonesia.
Alasan BI Turunkan Batas Pembelian Dolar
Terdapat beberapa alasan utama yang mendasari keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan ambang batas pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung.
Pertama, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan prinsip kehati-hatian atau prudential policy dalam transaksi valuta asing. Dengan adanya dokumen pendukung, setiap transaksi dalam jumlah besar dapat dipastikan memiliki tujuan dan kebutuhan yang jelas.
Kedua, langkah ini diambil untuk mendukung pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA). Tujuannya adalah agar pasar keuangan domestik menjadi lebih efisien dan memiliki tata kelola yang lebih baik.
Ketiga, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing. Pasar keuangan yang transparan dan pruden merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam menanamkan modalnya.
Keempat, Bank Indonesia menilai kebijakan ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter yang selama ini dijalankan, termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Kelima, langkah tersebut juga berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global dan pergerakan mata uang asing.
Mayoritas Transaksi Diproyeksikan Memiliki Underlying
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa penurunan batas pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah transaksi yang disertai dengan underlying.
Menurut proyeksi BI, setelah aturan baru ini berlaku, mayoritas transaksi valuta asing akan memiliki dokumen pendukung yang lebih jelas.
“Tahapan yang baru kami proyeksikan bahwa dengan penurunan dengan US$10.000 efektif 1 Juli, meningkatkan transaksi underlying 98,1% dari total transaksi valas,” kata Thomas dalam konferensi pers yang sama.
Angka tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh transaksi valuta asing nantinya diperkirakan telah memiliki dasar transaksi yang dapat diverifikasi melalui dokumen pendukung.
Apa yang Berubah bagi Pembeli Valas?
Dengan berlakunya aturan baru ini, masyarakat masih tetap dapat membeli dolar AS atau valuta asing lainnya tanpa dokumen pendukung, selama nilai transaksi tidak melebihi US$10.000 per bulan.
Namun, apabila pembelian dilakukan di atas batas tersebut, pembeli harus menyertakan dokumen yang menunjukkan kebutuhan transaksi, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Perubahan ini membuat pengawasan terhadap transaksi valuta asing menjadi lebih ketat dibandingkan sebelumnya, ketika pembelian hingga US$25.000 per bulan masih dapat dilakukan tanpa dokumen pendukung.
Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia berharap transaksi valuta asing di Indonesia dapat berlangsung lebih transparan, terukur, dan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas pasar keuangan nasional serta nilai tukar rupiah.
