KabarDermayu.com – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya memperkuat tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan berbasis bukti. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sinergi antarlembaga yang memiliki fungsi kajian kebijakan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun ekosistem kebijakan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak bagi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala LAN, Muhammad Taufiq, dalam acara Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di LAN Veteran Jakarta pada Selasa, 26 Juni.
Taufiq menegaskan bahwa kebutuhan untuk membangun koordinasi antarlembaga pengkaji kebijakan bukanlah hal baru. Ia menambahkan bahwa berbagai forum yang telah dibentuk sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi memerlukan tata kelola yang lebih kuat agar dapat menghasilkan dampak yang nyata.
“Kita perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi sinergi antar lembaga yang melakukan kajian kebijakan. Sekarang momentum kita semakin kuat karena fungsi kajian kebijakan sudah lebih jelas dan tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks,” ujar Taufiq mengutip keterangannya pada Jumat, 29 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa setelah penataan fungsi penelitian nasional, badan strategi kebijakan di kementerian dan lembaga kini memiliki ruang kerja yang semakin mirip. Namun, di lapangan, masih ditemukan berbagai kajian dengan isu yang sama dilakukan secara terpisah tanpa koordinasi yang optimal antar instansi.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan duplikasi kajian, fragmentasi data, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan manajemen pengetahuan, integrasi data, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.
“Kebijakan berbasis bukti tidak berhenti pada penyusunan kajian. Tantangannya adalah bagaimana hasil kajian tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kepala LAN menilai badan strategi kebijakan juga perlu bertransformasi menyesuaikan perubahan perilaku audiens dan kebutuhan para pengambil keputusan. Ia menekankan bahwa kecepatan penyajian informasi, pendekatan visual, serta pemanfaatan media digital kini menjadi aspek penting dalam penyampaian rekomendasi kebijakan.
“Audiens saat ini berubah. Perhatian publik semakin singkat, konsumsi informasi semakin visual, dan kebutuhan akan kecepatan semakin tinggi. Cara kita menyampaikan hasil kebijakan juga harus menyesuaikan perubahan itu, untuk menjadi penting membangun organisasi kolaborasi yang lebih solid, tidak sekadar forum komunikasi biasa, melainkan wadah yang mampu memperkuat pengelolaan pengetahuan, sumber daya manusia, serta penguatan jejaring kebijakan,” tutupnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi antar badan strategi kebijakan menjadi semakin penting mengingat tantangan pembangunan dan tata kelola kebijakan yang semakin kompleks. Selain itu, masih ditemui adanya persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, serta belum optimalnya konektivitas kebijakan lintas sektor.
Agus juga menjelaskan bahwa hasil penilaian kualitas kebijakan tahun 2025 menunjukkan masih terdapat banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik secara nasional. Karena itu, diperlukan wadah kolaboratif yang lebih kuat untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kepemilikan bersama terhadap isu-isu strategis.
Baca juga: Hewan Kurban Indramayu: Data Terbaru Ribuan Ekor Tahun Ini
“Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun pemahaman dan persepsi bersama mengenai tata kelola adaptif serta mendorong kepemilikan isu-isu kebijakan lintas sektor. Banyak isu strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan kerja kolaboratif. Ke depan, forum kolaborasi ini dirancang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah pertukaran pengetahuan dan penguatan jejaring melalui berbagai agenda seperti policy talk, policy cloud repository, diskusi tematik, hingga kolaborasi lintas asosiasi,” tegasnya.
