KabarDermayu.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam mempercepat pengembangan Program E20. Dukungan ini mencakup upaya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan tinggi, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.
Beniyanto melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis yang krusial dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Lebih lanjut, program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin dengan memanfaatkan potensi bioetanol yang bersumber dari kekayaan alam domestik.
Apresiasi mendalam disampaikan Beniyanto terhadap arahan Menteri ESDM dalam acara Sarasehan Nasional Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026. Penekanan pada pembangunan ekosistem bioetanol nasional yang terintegrasi dinilai sebagai pondasi penting untuk keberhasilan program ini.
Perkiraan kebutuhan bioetanol yang mencapai sekitar 4 juta kiloliter untuk mendukung implementasi Program E20 dipandang sebagai peluang emas bagi Indonesia. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri bioenergi yang kompetitif, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian unggulan nasional.
“Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM dalam mempersiapkan Program E20. Kebijakan ini bukan hanya tentang penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga merupakan strategi memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi impor bensin, serta mendorong tumbuhnya industri bioetanol berbasis potensi sumber daya dalam negeri,” ujar Beniyanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Juli 2026.
Dampak positif dari peningkatan kebutuhan bioetanol diprediksi akan sangat terasa pada berbagai sektor pertanian. Komoditas seperti singkong, tebu, jagung, sorgum, dan tanaman lain yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol akan mengalami peningkatan permintaan.
Dengan demikian, Program E20 tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan para petani.
“Kami melihat program ini akan memberikan multiplier effect yang sangat besar. Permintaan terhadap singkong, tebu, jagung, sorgum, dan komoditas lainnya tentu akan meningkat. Apalagi pemerintah mendorong pengembangannya melalui pola kemitraan inti-plasma. Model seperti ini akan memberikan kepastian pasar bagi petani, memperkuat industri pengolahan di daerah, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih besar,” lanjutnya.
Beniyanto menambahkan bahwa wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian melimpah, termasuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, dan berbagai daerah lainnya, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Potensi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan bioetanol yang terintegrasi, mulai dari tahap budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk akhir.
Keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam penelitian dan inovasi, sebagaimana yang digalakkan oleh Menteri ESDM, dinilai akan mempercepat lahirnya teknologi-teknologi yang lebih efisien. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan daya saing industri bioenergi nasional secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Beniyanto mengapresiasi komitmen kuat pemerintah yang akan berperan sebagai off-taker atau penjamin pasar bagi produksi bioetanol nasional. Kepastian pasar ini merupakan elemen krusial untuk menarik minat investasi, memberikan rasa aman bagi para petani dan pelaku usaha, serta mempercepat pembentukan ekosistem industri bioetanol yang berkelanjutan.
Sebagai mitra kerja Kementerian ESDM, Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat kemandirian energi nasional. Dukungan ini juga didasari oleh harapan agar kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Beniyanto berharap Program E20 dapat dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara bertahap. Hal ini penting agar program ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM), serta memperkuat ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.
