KabarDermayu.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik usulan penghibahan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada para guru honorer. Namun, ia menekankan bahwa rencana ini tidak boleh menimbulkan beban tambahan bagi para pendidik tersebut.
“Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja,” ujar Lalu Hadrian kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Sebelum rencana hibah ini direalisasikan, pemerintah diharapkan dapat memastikan aspek administrasi berjalan lancar. Lalu Hadrian juga mengingatkan agar dipastikan motor listrik yang akan dihibahkan tidak memiliki kaitan dengan persoalan hukum dugaan korupsi yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung.
“Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya ada dan sebagainya,” tegasnya.
Ia menilai rencana tersebut sebagai ide yang cerdas dan merupakan bentuk penghargaan kepada guru yang berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Hadrian, wacana hibah motor listrik ini bisa menjadi harapan jika dieksekusi dengan baik.
“Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting, karena informasi yang beredar hari ini juga ada yang mengatakan motor itu dalam proses perakitan beberapanya, tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, juga telah menyampaikan dukungannya terhadap rencana BGN untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer.
Yahya, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 19 Juni 2026, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan solusi tepat agar aset negara yang telah dibeli tetap bermanfaat bagi masyarakat. Ia setuju dengan rencana hibah tersebut.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari) mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya.
Meskipun demikian, Yahya menegaskan bahwa sejak awal ia tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG. Sebagai legislator yang membidangi jaminan sosial, ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur.
Komisi IX DPR sendiri, menurut Yahya, tidak pernah menerima laporan atau informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut. Hal ini dinilai membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana menjadi kurang optimal.
Selain itu, Yahya juga menyoroti proses pengadaan yang dianggap tidak profesional. Ia menyebutkan bahwa perusahaan penyedia kendaraan tersebut tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up (digelembungkan),” ungkapnya.
Sementara itu, Agustina Arumsari, usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR pada Senin, 15 Juni 2026, menegaskan bahwa seluruh aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara, termasuk motor listrik, harus dimaksimalkan penggunaannya.
“Poinnya sebenarnya begini, secara keseluruhan, ya, bukan cuma motor (listrik), semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” jelas Agustina.
Namun, Wakil Ketua BGN itu menambahkan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai langkah yang akan diambil terkait aset tersebut.
