KabarDermayu.com – Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan rasisme dan diskriminasi dalam proses penentuan peserta yang akan mewakili ke tingkat nasional.
Kejanggalan ini mencuat setelah seorang siswi asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, dikabarkan gagal lolos ke tingkat pusat meskipun memiliki nilai seleksi yang tinggi.
Polemik semakin memanas karena Cathlyn diketahui merupakan peserta keturunan Tionghoa. Sejumlah akun media sosial dan komunitas Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mempertanyakan transparansi proses seleksi dan menduga adanya kejanggalan pada tahap akhir penentuan.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Cathlyn memperoleh nilai akademik yang sangat baik, termasuk dalam tes wawasan kebangsaan dan intelegensi umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai alasan di balik kegagalannya terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan.
Di ranah media sosial, berbagai narasi bermunculan mengenai dugaan pergantian peserta secara mendadak. Beberapa unggahan bahkan menuding bahwa peserta yang berprestasi dianulir dan digantikan oleh kandidat lain yang sebelumnya tidak masuk dalam jajaran teratas hasil seleksi.
Isu ini menjadi semakin sensitif dengan berkembangnya dugaan bahwa Cathlyn adalah satu-satunya peserta keturunan Tionghoa dalam seleksi tersebut. Akibatnya, tudingan diskriminasi rasial pun mulai ramai diperbincangkan oleh publik.
Akun resmi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar sempat mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi dan rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan.
Dalam pernyataannya, DPPI menekankan bahwa Paskibraka seharusnya menjadi simbol persatuan bangsa, bukan menjadi ajang yang membuka celah diskriminasi terhadap peserta berdasarkan latar belakang mereka.
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar juga turut menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan yang terjadi selama proses seleksi berlangsung. Dalam kronologi yang beredar, PPI menyebutkan bahwa proses penentuan akhir dilakukan secara tertutup, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penilaian.
Mereka juga menyinggung adanya tahapan penilaian kepribadian yang diduga tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada peserta maupun pendamping daerah. Selain itu, muncul pula dugaan adanya tes tambahan, seperti kemampuan bahasa daerah, yang tidak tercantum dalam panduan resmi dari tingkat pusat.
Isu ini memicu reaksi keras di media sosial, dengan munculnya berbagai tagar yang menuntut audit ulang dan transparansi penuh terhadap proses seleksi Paskibraka tersebut.
Menanggapi polemik yang semakin memanas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi membantah adanya unsur diskriminasi atau penggantian peserta secara sepihak dalam seleksi Paskibraka tingkat nasional.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul Arifin, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan secara profesional. Ia juga menekankan bahwa proses tersebut melibatkan tim dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan Sekretariat Militer Presiden.
Bustanul menjelaskan bahwa penilaian peserta tidak hanya didasarkan pada nilai akademik semata. Penilaian juga mencakup aspek kesamaptaan, kemampuan peraturan baris-berbaris, keterampilan, hingga penilaian menyeluruh terhadap kepribadian calon Paskibraka.
Ia secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pertimbangan suku, ras, maupun latar belakang lainnya yang digunakan dalam proses penilaian peserta seleksi Paskibraka.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut angkat bicara mengenai polemik yang terjadi. Ia mengimbau agar seluruh proses seleksi dapat dilaksanakan secara objektif dan adil demi menjaga kondisi psikologis para peserta yang telah berjuang keras mengikuti setiap tahapan seleksi.
Munafri menyatakan keprihatinannya atas potensi dampak psikologis negatif yang dapat ditimbulkan oleh polemik ini terhadap siswa yang telah menjalani latihan dan pembinaan selama berbulan-bulan. Ia juga berharap agar mekanisme seleksi di masa mendatang dapat ditingkatkan transparansinya untuk mencegah timbulnya spekulasi liar di masyarakat.
Baca juga: Investasi Syariah Rp1 Juta: Sukuk ST016 Resmi di BRI
Hingga saat ini, polemik mengenai seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan tahun 2026 masih menjadi topik perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak berharap agar proses klarifikasi yang memadai dapat segera dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap ajang pembinaan generasi muda.
