KabarDermayu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan tidak ada tsunami yang terjadi setelah gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Palu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau masyarakat untuk tidak termakan hoaks mengenai ancaman gelombang laut pascagempa tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu.
“Gempa utama magnitudo 6,7 terjadi kemarin, 16 Juni, pukul 10.27 WIB dengan kedalaman dangkal di darat. Karena posisinya jauh di daratan dan bukan di pinggir laut, maka aktivitas seismik ini tidak berpotensi tsunami,” jelas Abdul Muhari.
BNPB merasa perlu mengklarifikasi hal ini menyusul beredarnya rekaman video amatir di berbagai platform media sosial. Video tersebut memperlihatkan fenomena air laut surut di kawasan Teluk Palu dan beberapa lokasi lainnya, yang sempat menimbulkan kepanikan di kalangan warga.
Menurut Abdul Muhari, fenomena surutnya air laut tersebut merupakan kejadian pasang surut astronomis biasa yang terjadi secara periodik. Kejadian ini tidak memiliki kaitan kausalitas atau hubungan sebab-akibat dengan gempa bumi yang berpusat di daratan.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa tektonik tersebut berlokasi pada koordinat 1,13 Lintang Selatan dan 120,23 Bujur Timur. Lokasi ini berada sekitar 42 kilometer arah tenggara Kota Palu.
Getaran gempa tersebut juga dilaporkan dirasakan hingga ke sejumlah wilayah di Kabupaten Poso dan Parigi Moutong. BMKG terus melakukan pemutakhiran data sekunder terkait gempa ini.
Hingga Rabu siang, BMKG mencatat bahwa instrumen seismograf di lapangan telah mendeteksi sebanyak 118 kali gempa bumi susulan. Tren magnitudo dari gempa-gempa susulan ini dilaporkan terus mengecil.
Masyarakat yang berada di pesisir Teluk Palu dan wilayah lain yang terdampak gempa diimbau untuk tetap tenang. Disarankan agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal seperti biasa.
Masyarakat diminta untuk hanya mempercayai informasi resmi mengenai perkembangan situasi kebencanaan yang berasal dari kanal komunikasi terverifikasi milik BMKG dan BNPB. Informasi yang tidak jelas sumbernya sebaiknya diabaikan untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu.
