KabarDermayu.com – Kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dinilai menunjukkan penguatan nasionalisme ekonomi yang semakin kuat.
Penilaian ini disampaikan oleh PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) melalui Direktur mereka, Anthony Leong. Menurutnya, langkah-langkah strategis ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya nasionalisme dalam pembangunan ekonomi.
Anthony Leong mengutip pandangan sosiolog ekonomi Liah Greenfeld dalam bukunya, “The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth”. Buku tersebut menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi modern tidak muncul secara kebetulan, melainkan tumbuh dari kemampuan suatu bangsa dalam memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri.
Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang berhasil mencapai lompatan ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, membangun kemajuan mereka di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat.
“Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini,” ujar Anthony.
PEDAS mencatat bahwa komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor gabungan lebih dari US$66 miliar per tahun. Angka ini setara dengan seperempat dari total ekspor nasional.
Besarnya nilai ekonomi dari komoditas tersebut menunjukkan betapa strategisnya kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Menurut Anthony, Indonesia saat ini tengah fokus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Kebijakan yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
“Pertanyaannya bukan apakah ada pihak yang berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik itu hal yang biasa,” kata Anthony.
“Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai,” ujarnya.
