KabarDermayu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung penuh skema Buy The Service (BTS) dalam pengembangan layanan transportasi publik, termasuk Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Langkah strategis ini dinilai penting untuk mewujudkan mobilitas perkotaan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan layanan Trans Batam. Komitmen tersebut diwujudkan dengan rencana penambahan armada pada tahun 2026.
Menurut Aan, penguatan armada Trans Batam telah dilakukan secara konsisten. Penambahan armada dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024, dengan puncak penambahan 19 unit pada tahun 2026.
Sejak tahun 2024, Pemerintah Kota Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam. Kemudian, pada tahun 2025, armada bertambah sebanyak 13 unit. Puncaknya, pada tahun 2026, kembali ada penambahan 19 unit bus.
Dengan penambahan tersebut, total armada BTS yang beroperasi di Batam akan mencapai 52 unit. Seluruh armada ini diproyeksikan siap mengoptimalkan pelayanan di lima koridor strategis yang menuju Batam Centre. Lima koridor tersebut meliputi Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
Aan juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda yang dilakukan oleh Trans Batam. Konektivitas layanan hingga ke Bandara Hang Nadim turut menjadi nilai tambah yang diapresiasi.
Penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT merupakan bagian penting dalam mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Transportasi publik yang efisien dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat yang selama ini terkuras akibat tingginya biaya transportasi.
Selain itu, ketersediaan transportasi publik yang memadai juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Hal ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan krisis energi yang semakin mendesak.
Baca juga: Soal Matematika TKA SMA Berkurang dari 30 Menjadi 25
Saat ini, biaya transportasi diperkirakan menghabiskan 30-40 persen dari pendapatan masyarakat. Sektor transportasi juga menjadi penyerap terbesar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 300 triliun per tahun, atau sekitar 90 persen dari total subsidi BBM.
Ketidakseimbangan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Mulai dari semakin lamanya waktu tempuh perjalanan, kerugian ekonomi akibat kemacetan, hingga dampak negatif pada lingkungan seperti polusi udara.
Lebih lanjut, kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan juga menjadi salah satu akibat dari belum optimalnya sistem transportasi publik.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah terus mengembangkan program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP). Program ini ditargetkan menyasar 20 kota utama di seluruh Indonesia, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Pengembangan AUMP ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi durasi perjalanan masyarakat. Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas publik dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Aan menambahkan, pengembangan AUMP memerlukan perencanaan yang terintegrasi. Kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat, sangat diharapkan.
Hal ini penting agar tercipta sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien bagi seluruh masyarakat.
