KabarDermayu.com – Sejumlah ekonom memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilayangkan oleh media internasional, seperti The Economist, mengenai pengelolaan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu pandangan datang dari pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Surya Vandiantara. Ia berpendapat bahwa kritik tersebut berakar pada perbedaan ideologi yang fundamental antara pandangan The Economist dan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.
Menurut Surya, kebijakan ekonomi yang diterapkan Presiden Prabowo saat ini lebih berorientasi pada kemandirian dan pemerataan. Hal ini tercermin dalam berbagai program pemerintah yang cenderung bersifat kerakyatan.
Baca juga: Menteri Israel Dilarang Berkunjung ke Prancis
“Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, Ketahanan Pangan, dan Danantara, sejatinya merupakan kebijakan yang ditujukan agar bangsa Indonesia bisa berdikari tanpa bergantung kepada negara manapun,” kata Surya dalam keterangannya, Senin, 25 Mei 2026.
Di sisi lain, The Economist menilai bahwa pemerintah terlalu melakukan intervensi terhadap perekonomian melalui program-program kerakyatan tersebut. Bagi media tersebut, efisiensi ekonomi dianggap paling optimal jika semua aspek kehidupan masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar.
“Aliran ekonomi pasar bebas yang diamini oleh The Economist, sebenarnya menginkan agar setiap kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa ada intervensi ataupun campur tangan pemerintah,” ujarnya.
Surya menambahkan, The Economist secara konsisten mengkritik berbagai program yang dianggap tidak sejalan dengan paradigma ekonomi pasar bebas. Ia menegaskan bahwa aliran ekonomi pasar bebas tersebut justru bertentangan dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh para pendiri bangsa Indonesia.
“Aliran ekonomi yang diterapkan Founding Fathers negara kita menyatakan bahwa berbagai faktor produksi yang berpengaruh atas hajat hidup orang banyak, merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Sebaliknya, The Economist menganggap tanggung jawab negara tersebut merupakan bagian dari intervensi,” kata Surya.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan sistem pasar bebas secara penuh di Indonesia dapat berujung pada penjajahan ekonomi baru oleh negara-negara imperialis. Tanpa adanya perlindungan dari negara, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal berpotensi tergilas oleh kekuatan modal besar.
“Negeri imperialis dengan kepemilikan modal besar tentunya akan dengan mudah menguasai pasar di Indonesia, apabila aliran ekonomi pasar bebas seperti yang diinginkan oleh The Economist diterapkan di sini,” kata Surya.
Lebih lanjut, Surya menekankan bahwa jika sistem pasar bebas diterapkan di Indonesia, maka para pengusaha UMKM seperti pedagang pasar dan petani kecil tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan raksasa dari negeri imperialis.
