KabarDermayu.com – Sebuah potongan video ceramah Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, yang disampaikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi viral dan memicu polemik di media sosial. Konten tersebut dikaitkan dengan isu sensitif bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), sehingga menimbulkan beragam reaksi dari publik.
Rizal Nova Mujahid, seorang peneliti dari Drone Emprit, mengungkapkan bahwa viralnya video tersebut tidak terlepas dari praktik manipulasi konteks yang kerap terjadi di ruang digital. Ia menjelaskan bahwa video asli berdurasi 43 menit yang membahas “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar” justru dipotong menjadi bagian-bagian pendek.
Pemotongan tersebut, menurut Rizal, menyebabkan hilangnya konteks, baik secara historis maupun akademis, dari pernyataan JK. Akibatnya, makna asli pernyataan JK menjadi bias dan dapat dipersepsikan berbeda dari maksud awal.
Salah satu contoh yang diangkat adalah narasi mengenai “mati syahid”. Rizal menegaskan bahwa istilah tersebut sebenarnya digunakan dalam konteks refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon. Namun, potongan video tersebut memutarbalikkan makna, seolah-olah JK mengajarkan dan mendukung doktrin kekerasan.
Baca juga di sini: Warga Mendesak Penutupan Akses Jalan Depan Flaminggo Akibat Banyak Korban
Lebih lanjut, Rizal menyoroti bahwa penyebaran video tersebut dilakukan secara masif dan terstruktur. Analisis data menunjukkan munculnya puluhan ribu percakapan di berbagai platform digital dalam waktu singkat. Sebagian besar percakapan tersebut bernada negatif dan berpotensi memicu kemarahan publik.
Fenomena ini baru ramai diperbincangkan sebulan setelah ceramah tersebut disampaikan di UGM. Rizal menilai pola penyebaran semacam ini berpotensi memicu konflik sosial berbasis sentimen agama jika tidak dikelola dengan baik.
“Terlepas benar atau tidaknya, ini berarti ada upaya mobilisasi berbasis sentimen agama, meski saya berharap ini tidak membesar,” ujar Rizal, yang akrab disapa Kang Nova.
Rizal memetakan adanya tiga tahapan dalam fenomena ini. Tahap pertama adalah kemunculan potongan video sebagai pemicu. Tahap kedua adalah amplifikasi konten tersebut di media sosial, dan tahap ketiga adalah terciptanya polarisasi di tengah masyarakat.
“Ada dikotomi yang terjadi di publik, antara membela JK atau membela umat Kristen. Ini yang sangat berbahaya,” ucap Nova.
Sebagai langkah pencegahan, Rizal mendorong peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang dipotong atau dimanipulasi.
“Bisa dilakukan dengan kampanye ‘stop dulu’ atau ‘tonton dulu secara utuh’, jangan yang potongan. Kedua, Fact Checker harus diperkuat, dan ketiga masyarakat harus diberitahu bagaimana dekonstualisasi itu bekerja, atau selective editing itu dilakukan, dan AI generate konten digunakan untuk memanipulasi opini,” tutur dia.
Selain itu, Rizal juga menekankan pentingnya dialog lintas agama dan penyampaian narasi sejarah yang utuh. Upaya ini dinilai krusial untuk meredam potensi konflik yang lebih luas.
“Pemuka agama memberikan klarifikasi (PGI dan HKBP), dan membangun narasi bersama tentang sejarah dengan benar agar kita bisa melihat secara utuh di lapangan,” katanya.
