KabarDermayu.com – Narasi liar yang menyebar cepat di media sosial kerap kali mengungguli klarifikasi dan konfirmasi resmi dari pemerintah. Perkembangan isu di masyarakat semakin diwarnai oleh informasi yang tidak selalu akurat.
Peran pemerintah dalam mengendalikan narasi terasa kurang kuat jika dibandingkan dengan maraknya penyebaran informasi oleh para kreator konten. Tak jarang, informasi tersebut dibumbui dengan elemen sensasional demi menarik perhatian publik.
Anggy Pasaribu, Founder dari Story of Anggy, menyadari fenomena ini sebagai “Vacuum of Narrative” atau kekosongan narasi dari pihak pemerintah. Kondisi ini secara tidak langsung berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan.
Baca juga: Limbah Kurban Jadi Ladang Bisnis: Kulit Hingga Tulang Menguntungkan Usai Idul Adha
“Aktor utama tidak cukup aktif membangun narasinya sendiri, maka publik akan mencari penjelasan dari pihak lain yang dianggap lebih cepat, lebih emosional. Dan ketika kepercayaan publik mulai menurun, maka kebijakan sebaik apa pun akan selalu lebih mudah dicurigai dibanding dipahami,” ujar Anggy dalam Dialog Demokrasi yang diselenggarakan oleh The Habibie Center di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta.
Anggy, yang memiliki latar belakang sebagai mantan jurnalis dan eksekutif produser di beberapa stasiun televisi, menekankan bahwa pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan rilis media dan konferensi pers sebagai cara utama berkomunikasi dengan publik.
Menurutnya, publik saat ini cenderung hanya mengambil potongan video singkat berdurasi beberapa detik untuk mencari jawaban atas keresahan mereka terkait suatu isu.
“Mungkin akan sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika orang-orang masih mau menunggu statement dari pejabat untuk mencari tahu sebuah isu. Kalau sekarang sudah enggak ada yang mau baca mau denger. Mereka akan lihat medsos dan ambil potongan dari clipper aja,” jelasnya lebih lanjut.
Senada dengan Anggy, Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, mengungkapkan bahwa salah satu akar permasalahan saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Saya kira, ini adalah masalah yang kita rasakan. Saya percaya, bahwa demokrasi akan kuat jika ada trust. Kalau dibilang, apa yang perlu dibenahi ya rasa percayanya dulu,” kata dosen Ilmu Politik UI tersebut.
Eko Wahyuanto, Tenaga Ahli Deputi 1 Badan Komunikasi, yang turut hadir dalam dialog tersebut, mengakui bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Tanpa adanya keterbukaan informasi dan kepercayaan dari publik, jalannya demokrasi dikhawatirkan tidak akan optimal.
“Kami menyadari hal itu, oleh karenanya Bakom dibentuk untuk menjembatani antara pemerintah dan publik, agar ruang itu tidak kosong dan dimanfaatkan oleh mereka yang dengan sengaja menyampaikan narasi yang tidak produktif bahkan merusak,” jelasnya.
