KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan langsung terhadap para penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab dikenal sebagai program bedah rumah. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut adalah Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalya Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Rombongan secara langsung mengamati kondisi salah satu rumah warga yang menjadi penerima bantuan. Rumah tersebut memiliki dinding dari anyaman bambu yang sudah lapuk dan lantai yang masih berupa tanah. Fondasi rumah tersebut pun hanya terbuat dari susunan batu tanpa perekat semen, menandakan konstruksi yang kurang kokoh.
Penerima bantuan ini tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTKSEN). Hal ini memastikan bahwa bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Melalui dialog langsung dengan penghuni rumah, Mendagri memperoleh informasi bahwa rumah tersebut telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah menerima bantuan perbaikan sebelumnya. Mendagri menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi program BSPS yang akan segera membangun rumah tersebut.
“Alhamdulillah,” ungkap Mendagri saat melihat langsung kondisi rumah penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya difokuskan pada rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Program ini juga menjangkau rumah-rumah tidak layak huni yang berlokasi di daerah perbatasan.
Pembangunan rumah tidak layak huni di daerah perbatasan, menurut Mendagri, memiliki tujuan ganda. Selain untuk pemerataan pembangunan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara di wilayah terluar melalui peningkatan rasa cinta Tanah Air di kalangan masyarakat setempat.
“Jadi, Pak Basuki [Menteri PUPR] sudah mengalokasikan 15.000 unit untuk daerah perbatasan. Ada lebih dari 40 kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh program pembangunan,” jelas Mendagri.
Ia menambahkan bahwa dirinya bersama Menteri PUPR telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa rumah tidak layak huni di daerah perbatasan. Salah satunya adalah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), yang belum lama ini terdampak banjir bandang yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah.
“Di sana terdampak banjir bandang, ratusan rumah rusak. Kami sudah mendatangi lokasi tersebut dan program BSPS hampir 600-an rumah di sana, sekarang pelaksanaannya sedang berjalan,” ujar Mendagri.
Sebagai informasi tambahan, selain meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul, rombongan juga berdialog secara virtual dengan beberapa penerima bantuan BSPS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada momen yang sama, juga dilaksanakan peresmian simbolis pelaksanaan Program BSPS di Provinsi DIY.
