KabarDermayu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengumumkan rencana moratorium atau penundaan pendaftaran dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini diambil menyusul banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah beroperasi, mencapai lebih dari 27.000 unit.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN pada Kamis, 4 Juni 2026.
Nanik mengakui bahwa penumpukan dapur MBG terjadi di daerah aglomerasi atau perkotaan.
Sementara itu, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, belum sepenuhnya terjangkau oleh program ini.
“Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum tersentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” tegas Nanik.
Mengenai durasi penundaan pendaftaran dapur MBG baru, Nanik belum dapat memberikan kepastian waktu.
Namun, ia menekankan bahwa fokus utama BGN adalah melakukan pemerataan distribusi dapur MBG dengan mengutamakan penerima manfaat.
“Ya secepatnya lah ya. Pokoknya intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur,” jelasnya.
Nanik menambahkan bahwa banyaknya dapur yang tidak efisien, terutama karena adanya biaya sewa dapur, perlu dikendalikan.
Oleh karena itu, BGN akan melakukan evaluasi untuk menentukan jumlah ideal dapur MBG di setiap kecamatan atau kabupaten.
“Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira satu kecamatan atau satu kabupaten yang idealnya berapa,” sambungnya.
Untuk mengatur penerima manfaat secara efektif, BGN bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Ini gampang banget, cepat karena kita sekarang kerja sama dengan Dikdasmen dan Kemendagri untuk menghitung nanti berapa sebetulnya yang dibutuhkan,” pungkasnya.
