KabarDermayu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi meluncurkan sebuah instrumen baru yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi kerja sama yang dijalin oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak-pihak di luar negeri.
Peluncuran instrumen ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif bagi setiap daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kerja sama internasional yang dijalin dapat berjalan sesuai arah yang diharapkan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan keterlibatan dan kontribusi dari berbagai elemen, termasuk melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. Kerja sama semacam ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan martabat dan citra bangsa di kancah internasional.
Tomsi menjelaskan bahwa selama ini, Pemda telah menjalin cukup banyak kerja sama dengan entitas asing. Namun, seringkali sulit untuk mengukur keberhasilan dari kerja sama tersebut karena belum adanya standar atau instrumen evaluasi yang baku.
Oleh karena itu, peluncuran instrumen monev ini dianggap sebagai langkah krusial untuk menciptakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama internasional di tingkat daerah.
“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya,” ujar Tomsi saat menyampaikan pidato kunci pada acara Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri.
Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, pada hari Senin, 25 Mei 2026.
Tomsi juga menyoroti adanya berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri. Kendala tersebut mencakup aspek administrasi, ketersediaan sumber daya manusia, kerangka regulasi, hingga masalah pendanaan.
Menurutnya, kehadiran instrumen monev ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan kerja sama.
Selain itu, instrumen ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran bersama antar daerah, sehingga mereka dapat saling berbagi pengalaman dan mengembangkan potensi masing-masing.
“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” tambahnya, menggarisbawahi urgensi adanya panduan yang jelas.
Dalam kesempatan yang sama, Tomsi mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil pelaksanaan kerja sama luar negeri yang seringkali hanya berhenti pada tataran seremonial belaka.
Bahkan, ia menilai bahwa sebagian bantuan dari luar negeri hanya menghasilkan tumpukan dokumen administratif tanpa memberikan dampak konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Hal-hal seperti inilah yang menurutnya perlu segera diubah dan diperbaiki.
“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya, menekankan pentingnya orientasi pada hasil yang bermanfaat bagi publik.
Ia menambahkan bahwa saat ini, mayoritas kerja sama yang dijalin oleh Pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi oleh bentuk kerja sama dan pertukaran budaya.
Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diminta untuk memainkan peran yang lebih proaktif.
Bapperida diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan para kepala daerah untuk menjalin kerja sama yang lebih strategis dan berdampak dengan pihak luar negeri.
“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” tandasnya, memberikan arahan mengenai proses penjajakan dan pelaksanaan kerja sama.
Turut hadir dalam acara peluncuran tersebut adalah Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri, Ahmad Fajri. Selain itu, hadir pula Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Petra Karetji, Sekjen United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Bernadia Irawati Tjandradewi.
Baca juga: Purbaya: Kendala Dokumen Sering Hambat Dana Pascabencana Sumatera
Acara ini juga dihadiri oleh para Kepala Bapperida dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, menunjukkan antusiasme dan perhatian terhadap inisiatif baru ini.
