KabarDermayu.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat tidak menginginkan adanya praktik korupsi dalam program prioritas nasional. Salah satu program yang menjadi perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas nasional benar-benar tersalurkan demi kepentingan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta melarang segala bentuk penyimpangan yang menguntungkan pihak tertentu.
“Presiden inginnya sempurna, bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun yang menyimpang dari program beliau. Tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan. Tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.
Moeldoko juga menyatakan bahwa perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah yang tepat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi di BGN ke depannya.
“Saya punya keyakinan bahwa bapak presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel dan betul-betul keinginan bapak presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,” jelas Moeldoko.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis memegang peranan krusial dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan program ini.
Baca juga: Prudential Indonesia: Laba Bersih Rp 2,4 Triliun di 2025
“Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul. Dengan bergizi, anak-anak akan lebih sehat, lebih pintar, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan ini berlaku efektif sejak Selasa, 2 Juni 2026.
Pengumuman pencopotan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, dalam sebuah konferensi pers di Kantor Presiden RI, Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026 malam.
“Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” kata Pratikno.
Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Selain itu, Presiden juga menunjuk Agustina Arumsari sebagai wakil kepala BGN yang baru, menggantikan Lodewijk Pusung. Posisi wakil kepala lainnya juga diisi oleh Mayor Jenderal TNI Trenggono, menggantikan Sony Sonjaya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa salah satu alasan pencopotan Dadan Hindayana adalah dugaan praktik jual beli titik Sistem Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Moeldoko menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
“Salah satu alasannya adalah adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG. Presiden sangat tegas dalam hal ini, tidak ingin ada satu pun praktik korupsi atau penyimpangan yang terjadi dalam program prioritas nasional,” tegas Moeldoko.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi peran Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Namun, perhatian besar ini juga dibarengi dengan kewaspadaan tinggi terhadap potensi penyimpangan.
Moeldoko juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat program Makan Bergizi Gratis. Diharapkan dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program ini.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi anak-anak usia dini, ibu hamil, dan menyusui.
Dengan adanya pergantian kepemimpinan di BGN, diharapkan program-program gizi nasional dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi menjadi landasan utama dalam memastikan keberhasilan program-program prioritas nasional.
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal program ini. Laporan mengenai dugaan penyimpangan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan yang tersedia agar segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Perubahan ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi BGN dalam menjalankan mandatnya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
