KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia mulai melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor usaha yang berpotensi terdampak oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini diambil sebagai antisipasi dini terhadap potensi krisis ketenagakerjaan.
Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Beliau mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri acara Kongres ke-3 Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang diselenggarakan di Jakarta pada Minggu, 7 Juni 2026.
Dasco menjelaskan bahwa pemerintah menyadari adanya potensi PHK yang bisa berdampak luas pada kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, mitigasi PHK menjadi agenda penting yang akan segera dibahas.
“Mungkin masalah mitigasi PHK dan kemudian kesejahteraan buruh yang pada saat ini juga sudah mulai kita sama-sama tahu PHK. Dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK,” ujar Dasco.
Dalam upaya pemetaan ini, pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Satgas ini beranggotakan para pimpinan Serikat Pekerja di Indonesia.
Tugas utama satgas adalah memberikan masukan mengenai sektor-sektor mana saja yang dinilai paling rentan mengalami badai PHK. Masukan ini diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua Serikat Pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” jelasnya.
Dasco berharap masukan dari satgas ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah. Salah satu contoh upaya yang sudah berjalan adalah Desk Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Polri.
Desk Ketenagakerjaan tersebut telah terbukti membantu banyak pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan lain. Hal ini diapresiasi oleh Dasco sebagai langkah positif.
“Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” tuturnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengakui bahwa kondisi ekonomi global saat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap situasi domestik. Termasuk di dalamnya adalah hubungan industrial dan nasib para buruh.
Beliau menegaskan komitmen kepolisian untuk berperan menjaga iklim investasi agar terus bertumbuh. Pertumbuhan perusahaan dan industri diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
“Tentunya kami dari kepolisian tentu harus berada di tengah menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh. Perusahaan bisa bertumbuh, industri bisa bertumbuh sehingga menciptakan lapangan kerja, dari menciptakan lapangan kerja tersebut tentu ada ruang-ruang yang kemudian bisa diisi oleh rekan-rekan (buruh),” ujar Sigit.
Sigit menambahkan bahwa hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan telah berhasil menyalurkan sebanyak 3.000 pekerja yang terkena PHK untuk kembali mendapatkan pekerjaan di perusahaan baru.
Upaya penyaluran ini menunjukkan bahwa peran Desk Ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada persoalan industrial, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan buruh.
“Saya mohon dukungan, support dari rekan-rekan sehingga desk ketenagakerjaan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan bisa terus memperjuangkan hak-hak dari rekan-rekan semuanya,” pungkasnya.
