KabarDermayu.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggagas sebuah gerakan nasional yang berfokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui Temu Nasional Pondok Pesantren yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 19 Mei 2026 di Jakarta.
Acara ini diproyeksikan akan dihadiri oleh lebih dari 250 pengasuh pondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia. Forum ini menjadi bukti kepedulian PKB terhadap isu yang semakin mengkhawatirkan ini.
Ketua Panitia Temu Nasional Pondok Pesantren, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan respons langsung terhadap maraknya kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren.
“Kami sangat prihatin ketika mendengar ada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di sejumlah daerah. Mulai dari kasus di Pati, Jepara, Bogor, hingga terakhir di Mesuji yang memicu kemarahan warga. Peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” ujar Nihayatul dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PKB pada Jumat, 15 Mei 2026.
Beliau menekankan bahwa tingginya angka kasus kekerasan seksual menjadi peringatan keras yang menuntut perhatian dan tindakan bersama dari seluruh elemen bangsa. Terlebih lagi, pesantren memiliki peran sentral sebagai lembaga pendidikan moral dan keagamaan.
“Kami melihat ada persoalan yang harus dibenahi secara bersama-sama. Semua pihak perlu bergandengan tangan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama di lingkungan pondok pesantren,” tegasnya.
PKB berharap forum ini dapat menjadi wadah dialog dan konsolidasi nasional bagi para pengasuh pesantren. Tujuannya adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan ini.
“Kami ingin memastikan pesantren tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi para santri,” tambahnya, menegaskan komitmen PKB.
Nihayatul merinci bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai ajang muhasabah dan evaluasi bersama bagi seluruh komponen pesantren. Kedua, untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diajukan kepada para pemangku kebijakan guna memperkuat sistem perlindungan bagi para santri.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan langkah nyata dan rekomendasi yang implementatif agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus berulang,” harapnya.
Dalam pelaksanaan temu nasional ini, PKB juga akan mengundang berbagai pemangku kepentingan penting di tingkat nasional. Pihak-pihak yang diundang meliputi perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), serta Majelis Masyayikh.
Temu Nasional Pondok Pesantren ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah komitmen kolektif untuk memperkuat sistem perlindungan santri. Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu membangun mekanisme pencegahan yang lebih efektif serta mempercepat proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren secara lebih terstruktur dan berkeadilan.
