KabarDermayu.com – Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa mewujudkan perubahan besar dalam pemerintahan bukanlah tugas yang mudah. Hal ini dikarenakan upaya tersebut seringkali harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh praktik korupsi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti potensi adanya penolakan dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari praktik korupsi dan penyelundupan.
“Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa upaya perubahan besar tidak selalu berjalan mulus. Pihak-pihak yang menikmati hasil dari korupsi berpotensi melakukan perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan tersebut tidak hanya datang dari pelaku kejahatan ekonomi, tetapi juga dari individu atau kelompok yang dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara.
“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta tanah air bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita,” tegasnya.
Presiden menekankan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat merupakan salah satu syarat krusial bagi sebuah bangsa yang besar. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat harus tetap dijalankan, meskipun harus menghadapi berbagai risiko dan tantangan.
Baca juga: Pertamina Turunkan Harga Avtur 10% Mulai 1 Juni 2026
Oleh karena itu, ia tidak ingin memilih jalan yang hanya memberikan keuntungan sesaat namun berpotensi membebani generasi mendatang. Ia juga menyoroti isu ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan yang telah menjadi persoalan selama beberapa dekade terakhir.
Prabowo mengemukakan bahwa meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Ia menyoroti kondisi di mana nilai tambah dari berbagai komoditas dan kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati oleh pihak di luar negeri. Sementara itu, sebagian masyarakat Indonesia belum memperoleh manfaat optimal dari potensi sumber daya alam tersebut.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah saat ini sedang menjalankan transformasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan nasional dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo menjelaskan beberapa strategi yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah. Strategi tersebut mencakup penerapan sistem ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, percepatan industrialisasi yang berbasis hilirisasi, serta penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional di masa depan.
Melalui berbagai langkah yang diambil ini, pemerintah berharap hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan.
