KabarDermayu.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap birokrasi di Indonesia yang dinilainya masih sering mempersulit proses perizinan. Beliau menduga ada oknum birokrat yang sengaja menciptakan hambatan untuk mencari keuntungan pribadi.
Prabowo menyampaikan hal ini saat acara penyerahan hasil denda administratif yang melibatkan uang senilai Rp10,2 triliun dan lahan seluas 2,3 juta hektare. Kegiatan ini merupakan hasil kerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan diselenggarakan di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu, 13 Mei 2026.
Beliau merasa heran mengapa setelah pemerintah berupaya mempermudah perizinan, ternyata masih ada kementerian atau lembaga yang justru memperumitnya melalui penerbitan Peraturan Menteri hingga Peraturan Teknis.
“Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Baca juga: Purbaya: Efisiensi Hambatan Usaha Percepat Investasi Hingga US$30 Miliar
Prabowo mengaku sering menerima keluhan dari para pengusaha. Mereka yang berniat baik untuk bekerja dan berinvestasi di Indonesia justru menghadapi kendala birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin.
Proses perizinan yang seharusnya cepat ini, menurut Prabowo, terkadang baru selesai setelah satu hingga dua tahun. Ia membandingkan dengan negara lain yang proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam waktu dua minggu.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun,” ungkap Prabowo.
“Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” tambahnya, menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan.
Menyikapi persoalan ini, Prabowo menyatakan telah menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk membentuk sebuah Satuan Tugas khusus. Tugas utama satgas ini adalah mempercepat proses deregulasi perizinan di Indonesia.
“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” tegas Prabowo.
Beliau juga menyoroti keluhan dari investor asing yang sering kali merasa proses perizinan di Indonesia memakan waktu terlalu lama dan terkadang ada peraturan yang dianggap tidak masuk akal.
“Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian ya. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal,” pungkasnya.
