KabarDermayu.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melaporkan bahwa pemerintah telah berhasil menarik pembiayaan utang sebesar Rp 386 triliun hingga tanggal 31 Mei 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 46,4 persen dari target pembiayaan utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 832,2 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa penarikan pembiayaan anggaran selama lima bulan pertama tahun 2026 berjalan normal. Realisasi pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp 6,5 triliun, yang menunjukkan angka minus 4,4 persen dari target Rp 143,1 triliun.
Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 379,4 triliun. Angka ini setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp 689,2 triliun.
“Karena keseimbangan primer Rp 58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp 379,4 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 5 Juni 2026.
Sebagai informasi tambahan, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp 58,6 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi fiskal negara masih memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kewajiban utang.
Sementara itu, defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun. Angka ini setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp 1.185 triliun, atau sekitar 37,6 persen dari target APBN yang sebesar Rp 3.153,6 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 19,1 persen secara year-on-year (yoy).
Komponen penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp 958,2 triliun. Angka ini ditopang oleh serapan pajak yang mencapai Rp 834,4 triliun, tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).
Penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp 123,8 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 226,4 triliun, tumbuh 19,9 persen (yoy).
Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 1.365,4 triliun. Angka ini setara dengan 35,5 persen dari target APBN Rp 3.842,7 triliun, dan tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).
Pertumbuhan belanja yang signifikan juga terlihat pada belanja pemerintah pusat, yang mengalami kenaikan sebesar 52,6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun. Penyaluran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 517,7 triliun, tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy).
Belanja non-K/L mencatat realisasi sebesar Rp 541,6 triliun, tumbuh 47 persen (yoy). Namun, penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami koreksi sebesar 4,9 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp 306,1 triliun.
