KabarDermayu.com – Nilai tukar yen Jepang kembali mengalami pelemahan signifikan, mendekati angka psikologis 160 terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi ini terjadi di tengah penantian pelaku pasar terhadap data resmi dari pemerintah Jepang mengenai besaran dana intervensi yang telah dikucurkan untuk menstabilkan mata uang nasional mereka.
Pada perdagangan Jumat pagi waktu Tokyo, yen terpantau bergerak di kisaran 159,25 per dolar AS. Penguatan sementara yang sempat terjadi setelah intervensi pemerintah Jepang pada akhir April hingga awal Mei 2026 kini mulai terkikis habis.
Pelemahan yen yang kembali terjadi memicu kekhawatiran di pasar bahwa upaya intervensi pemerintah belum cukup kuat untuk membalikkan tren depresiasi mata uang Jepang secara berkelanjutan.
Berdasarkan analisis laporan keuangan Bank of Japan (BOJ), diperkirakan pemerintah Jepang telah mengalokasikan dana hingga ¥10 triliun, atau setara dengan US$63 miliar (sekitar Rp1.121 triliun), untuk menopang nilai tukar yen. Jumlah ini menjadi salah satu intervensi mata uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Sumber yang memiliki informasi mengenai kebijakan tersebut juga mengonfirmasi bahwa aksi intervensi memang telah dilakukan pada tanggal 30 April. Pergerakan pasar selama periode libur Golden Week hingga 6 Mei juga memberikan indikasi kuat adanya aksi pembelian yen oleh pemerintah Jepang.
Kementerian Keuangan Jepang dijadwalkan akan merilis data resmi intervensi untuk periode 28 April hingga 27 Mei pada Jumat malam waktu setempat. Meskipun rincian harian tidak akan tersedia hingga Agustus mendatang, angka total yang diumumkan diperkirakan akan menjadi fokus utama perhatian pasar global.
Pelaku pasar menilai besaran dana intervensi akan sangat menentukan arah pergerakan yen selanjutnya. Jika jumlahnya jauh melebihi ¥10 triliun, pasar mungkin akan mempertanyakan efektivitas intervensi tersebut, mengingat yen kini kembali mendekati level terlemahnya.
Sebaliknya, jika nominal intervensi ternyata lebih kecil dari perkiraan, investor kemungkinan akan beranggapan bahwa pemerintah Jepang menerapkan strategi intervensi bertahap atau “drip-feed intervention” untuk menjaga stabilitas pasar.
Menteri Keuangan Jepang, Katayama, juga dilaporkan jarang memberikan komentar terkait pergerakan yen dalam beberapa hari terakhir. Analis melihat pola ini mirip dengan situasi menjelang intervensi besar pada akhir April lalu, ketika dolar AS sempat menembus level 160 yen sebelum akhirnya mengalami penurunan tajam.
Sebelumnya, Katayama telah menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas apabila volatilitas pasar dianggap berlebihan. Di sisi lain, Menteri Keuangan AS, Bessent, juga menyatakan bahwa volatilitas nilai tukar yang ekstrem bukanlah hal yang diinginkan.
Pernyataan dari Menteri Keuangan AS tersebut dianggap oleh pasar sebagai sinyal dukungan diam-diam dari Washington terhadap langkah Jepang dalam melakukan intervensi mata uang. Namun demikian, tantangan utama Jepang belum berubah, terutama terkait selisih suku bunga antara Jepang dan Amerika Serikat yang masih menjadi faktor terbesar penekan yen.
Bank of Japan sebelumnya mempertahankan suku bunga acuannya pada level yang rendah, sementara suku bunga di Amerika Serikat masih jauh lebih tinggi. Kondisi ini membuat investor global cenderung lebih memilih memegang dolar AS dibandingkan yen.
Saat ini, pasar memperkirakan peluang sekitar 80 persen bahwa Bank of Japan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang di bulan Juni. Langkah ini dinilai sebagai harapan terbesar untuk memperkuat yen secara lebih berkelanjutan.
Goldman Sachs memperkirakan bahwa Jepang masih memiliki cadangan devisa yang cukup untuk melakukan intervensi besar serupa hingga sekitar 30 kali lagi. Hingga akhir April, cadangan devisa Jepang tercatat mencapai US$1,17 triliun, atau setara dengan sekitar Rp20.826 triliun.
Meskipun demikian, banyak analis berpendapat bahwa intervensi mata uang hanya bersifat sementara dan bukanlah solusi jangka panjang. Seorang analis bahkan menyebut intervensi valuta asing hanyalah sebuah “jembatan” sementara.
Menurut analis tersebut, pemulihan yen yang benar-benar kuat memerlukan kombinasi antara stabilitas geopolitik, normalisasi harga energi, hingga perubahan kebijakan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat.
Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memiliki batasan terkait frekuensi intervensi mata uang. Berdasarkan pedoman IMF, maksimal tiga episode intervensi dalam kurun waktu enam bulan dianggap masih sesuai dengan sistem nilai tukar mengambang bebas.
Baca juga: AM Blak-blakan: YouTuber Ini Mengaku Lumpuh Sementara Akibat Konsumsi Whip Pink Selama Tiga Bulan
Jika Jepang terlalu sering melakukan intervensi, status rezim nilai tukar negara tersebut berpotensi berubah dari “free-floating” menjadi hanya “floating”. Perubahan ini dapat berdampak pada reputasi kebijakan ekonomi Jepang di mata global.
