KabarDermayu.com – Kementerian Agama (Kemenag) pada Minggu, 17 Mei 2026, akan menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sidang ini juga akan menentukan kapan Hari Raya Idul Adha akan dirayakan, yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah.
Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Lokasi pelaksanaannya adalah di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta.
Sidang isbat akan dibagi menjadi tiga sesi penting. Sesi pertama adalah seminar mengenai posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H yang akan dimulai pukul 16.30 WIB dan terbuka untuk umum.
Selanjutnya, sesi kedua adalah sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H yang akan dilaksanakan setelah salat Maghrib pada pukul 18.00 WIB. Sesi ini bersifat tertutup untuk umum.
Puncak acara adalah sesi ketiga, yaitu konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat yang dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB.
Sebelum sidang utama, persiapan intensif telah dilakukan. Rapat Pemantapan dan Persiapan Rukyatulhilal telah digelar secara daring pada 5 Mei 2026 oleh jajaran Bidang Urusan Agama Islam dan Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menekankan betapa krusialnya koordinasi antarlembaga. Hal ini penting demi memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar’i maupun administratif.
“Pelaksanaan rukyatulhilal bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian integral dari pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan seluruh pemangku kepentingan terkait menjadi prioritas,” ujar Arsad Hidayat dalam keterangannya yang dilansir dari laman Kemenag pada Minggu.
Arsad menjelaskan bahwa rukyatulhilal awal Zulhijah tahun ini akan dilaksanakan di 88 titik pemantauan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Diharapkan, data yang terkumpul dari titik-titik ini akan sangat mendukung pelaksanaan sidang isbat nantinya.
Baca juga: Ronaldo Absen Saat Penyerahan Medali AFC Champions League Two 2026
Pemerintah, menurut Arsad, tetap memegang teguh mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah bersama. Forum ini menjadi wadah untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Pendekatan ini dianggap sebagai ciri khas Indonesia dalam mengelola keragaman pandangan keagamaan secara dialogis dan moderat.
“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi yang kuat serta mengacu pada kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun, sebelum keputusan diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan akan dibahas bersama dalam sidang isbat. Tujuannya agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh umat,” jelasnya.
Arsad juga menyoroti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah. PMA ini menegaskan bahwa sidang isbat adalah forum resmi pemerintah yang melibatkan partisipasi aktif dari ormas Islam, para pakar falak, akademisi, hingga lembaga negara terkait.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap kesiapan jajaran di tingkat daerah. Meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, mereka tetap mempersiapkan pelaksanaan rukyatulhilal secara profesional dan maksimal.
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, beberapa daerah telah melaporkan kesiapan mereka untuk melaksanakan rukyatulhilal. Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, misalnya, melaporkan bahwa rukyatulhilal akan dipusatkan di observatorium Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Kegiatan ini akan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, serta berbagai unsur ormas Islam.
Sementara itu, Kanwil Kemenag Kalimantan Utara melaporkan bahwa rukyatulhilal akan dilaksanakan di Kota Tarakan. Pelaksanaan ini juga akan melibatkan BMKG, Pengadilan Agama, ormas Islam, dan berbagai elemen masyarakat setempat.
Di Sulawesi Barat, Kanwil Kemenag memastikan bahwa pemantauan hilal tetap akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju, meskipun dengan persiapan yang lebih sederhana. Laporan kesiapan serupa juga datang dari wilayah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.
Mayoritas wilayah yang dilapori telah melakukan koordinasi yang baik dengan BMKG dan Pengadilan Agama setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan rukyatulhilal berjalan lancar dan tertib, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah, Ismail Fahmi. Turut hadir pula jajaran Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, para Kepala Bidang Urais/Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia, perwakilan dari BMKG, serta tim pelaksana rukyatulhilal dari berbagai daerah.
