KabarDermayu.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara mengenai produksi film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Film ini diketahui memuat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di wilayah Papua Selatan.
Dalam pernyataannya, Jenderal Maruli secara spesifik menyoroti sumber pendanaan di balik pembuatan film tersebut. Ia mempertanyakan dari mana para pembuat film dokumenter “Pesta Babi” mendapatkan dana untuk membiayai produksinya.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?” ujar Maruli kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 Mei 2026.
Lebih lanjut, KSAD menyinggung besarnya biaya dan logistik yang pasti dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merealisasikan sebuah produksi film. Ia menduga kuat bahwa hanya individu atau kelompok yang memiliki sumber daya finansial yang memadai yang mampu melakukan hal tersebut.
“Coba saja ya kan, sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana, orang berduit lah,” tegasnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya pihak atau aktor tertentu yang berperan sebagai penyokong dana di balik aksi pembuatan film ini, Jenderal Maruli memilih untuk tidak memberikan jawaban secara gamblang.
“Ya silakan aja, ya kan?” tuturnya singkat.
Film dokumenter “Pesta Babi” memang belakangan ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan publik. Popularitas film ini semakin meningkat seiring dengan pengangkatan isu-isu terkait masyarakat adat di Papua.
Tidak hanya jalan ceritanya yang menarik perhatian, film dokumenter ini juga menjadi sorotan publik pasca insiden pembubaran acara nonton bareng (nobar) di beberapa daerah. Salah satu contohnya adalah pembubaran nobar di Ternate oleh aparat TNI.
Berbagai alasan dikemukakan terkait pembubaran acara tersebut, mulai dari masalah perizinan hingga narasi film yang dianggap provokatif. Di tengah ramainya diskusi mengenai film dokumenter ini, penting untuk memahami esensi cerita yang diangkat oleh “Pesta Babi”.
Baca juga: Persib Juara Hat-trick: Dedi Mulyadi Ungkap Rencana
Film “Pesta Babi” adalah sebuah karya dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film ini menceritakan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan yang tengah berupaya melawan proyek pemerintah dan korporasi. Proyek-proyek tersebut diklaim telah mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi kawasan industri perkebunan kelapa sawit, tebu, dan proyek pangan berskala besar.
Dalam trailer film yang diunggah di kanal YouTube Watchdoc Documentary pada bulan Maret lalu, adegan pembuka menampilkan sekumpulan masyarakat adat setempat yang sedang mengangkat kayu besar. Trailer tersebut juga memperlihatkan kapal besar yang mengangkut sejumlah alat berat untuk mendukung jalannya proyek.
“Kami masyarakat setempat, kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di Pelabuhan kami,” ujar salah seorang tokoh masyarakat adat dalam cuplikan trailer.
Film dokumenter ini juga menggambarkan berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Perlawanan tersebut meliputi pemasangan salib raksasa, palang adat, hingga gerakan Salib Merah yang dilakukan di berbagai titik strategis.
“Ini hak kami di sini,” kata seorang warga adat sambil menunjukkan sebuah palang di lahan yang bertuliskan ‘Tanah Milik TNI AD Kodam XVII/ Cendrawasih. Pengawasan Koramil 1707.02/MERAUKE KODIM 1707 MERAUKE KOREM 174/ATW atas hak: Surat Pelepasan Adat Tanggal 05 Juni 2025. Luas Lahan: 100 hektar.’
Lebih lanjut, trailer film dokumenter ini juga menyajikan data terkait kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut. Bahkan, data mengenai segelintir orang yang disebut menerima manfaat dari proyek-proyek ini juga ditampilkan.
“Hutan adat hilang, kami mau hidup di mana?,” demikian ungkapan keprihatinan dari salah seorang warga setempat.
Dalam trailer tersebut, terlihat pula dukungan dari sejumlah gereja di Indonesia terhadap penolakan proyek strategis nasional yang berdampak pada tanah Papua.
“Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua,” tegas seorang tokoh agama dalam trailer.
