Penilaian Dukungan Nadiem Makarim dalam Sidang Korupsi Chromebook Dianggap Keliru

oleh -8 Dilihat
Penilaian Dukungan Nadiem Makarim dalam Sidang Korupsi Chromebook Dianggap Keliru

KabarDermayu.com – Munculnya atribut pengemudi ojek online (ojol) dalam persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjadi sorotan publik.

Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Winarko, menilai dukungan dari sebagian komunitas driver ojol kepada Nadiem tersebut keliru sasaran. Menurutnya, tindakan ini ironis dan tidak produktif bagi upaya peningkatan kesejahteraan para pengemudi itu sendiri.

Nadiem Makarim saat ini tengah menghadapi tuntutan hukuman 18 tahun penjara. Ia didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan Chromebook pada periode 2020 hingga 2022, yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Yanuar berpendapat, solidaritas yang ditunjukkan oleh para driver untuk mendukung Nadiem mencerminkan adanya “paradoks psikologis dan sosial”. Hal ini lantaran para pengemudi ojol justru kerap berada pada posisi yang paling rentan dalam sistem kemitraan dengan perusahaan aplikator.

“Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat,” ujar Yanuar pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa para pengemudi ojol selama ini menanggung sendiri hampir seluruh biaya operasional. Biaya tersebut meliputi pembelian dan perawatan kendaraan, bahan bakar, telepon seluler, hingga kuota internet.

“Hampir tidak ada fasilitas proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli ‘mitra’ agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku,” tegasnya.

Yanuar juga menyoroti kebijakan pengadaan Chromebook di era kepemimpinan Nadiem. Menurutnya, kebijakan ini justru membuka dominasi perusahaan teknologi asing dalam sektor pendidikan nasional.

Penggunaan Chromebook di sekolah-sekolah mengharuskan adanya lisensi Chrome Device Management (CDM). Hal ini pada akhirnya memberikan keuntungan besar bagi perusahaan teknologi global seperti Google.

“Ketika ekosistem Chromebook dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi CDM harus digunakan. Dampaknya, keuntungan besar mengalir ke perusahaan asing, sementara data pendidikan nasional menjadi sangat bergantung pada sistem mereka,” jelasnya.

Selain itu, Yanuar mengkritik arah kebijakan pendidikan di era Nadiem yang dinilai mengabaikan fondasi kemampuan dasar para siswa.

“Kita melihat realitas di mana banyak anak didik tidak lancar baca dan tulis, salah satunya akibat dihapusnya Ujian Nasional tanpa standar evaluasi pengganti yang solid,” ucapnya.

Ia juga menyinggung polemik penghapusan sejumlah materi pelajaran dalam draf peta jalan pendidikan yang sempat menuai kritik dari publik.

Di sisi lain, Yanuar menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pengemudi ojol justru berkaitan dengan besarnya potongan biaya layanan dari aplikator. Bahkan, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut harus turun tangan melakukan intervensi regulasi agar potongan komisi tidak memberatkan para driver.

“Kalau korporasi sejak awal peduli pada mitranya, tidak perlu ada intervensi presiden untuk membatasi potongan biaya layanan. Itu menunjukkan ada ketidakadilan sistemik yang dialami driver di lapangan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Yanuar memandang bahwa energi komunitas ojol seharusnya difokuskan untuk memperjuangkan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini dinilai lebih penting daripada mengawal proses hukum pribadi seorang tokoh.

“Solidaritas itu barang mahal. Jangan sampai digadaikan untuk membela figur yang sedang menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publiknya,” ujar Yanuar.

Ia mendorong komunitas pengemudi ojol untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Kemitraan. Tujuannya adalah agar status hukum driver diakui secara jelas, sekaligus mengawal implementasi pembatasan potongan biaya layanan agar tidak muncul pungutan baru yang memberatkan.

Baca juga: Legenda NASCAR Kyle Busch Meninggal Dunia, Usia 41 Tahun

“Para driver harus berdiri tegak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para elite yang sudah lama hidup nyaman di atas menara gading hasil keringat jalanan,” pungkasnya.