KabarDermayu.com – Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang akrab disapa Mama Sinta, telah resmi melaporkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Merauke berinisial JTW ke Polda Metro Jaya.
Pelaporan ini terkait dengan penayangan film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang menampilkan wajah dan dirinya tanpa izin.
Laporan tersebut telah diterima dan terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/3843/V/2026/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 29 Mei 2026.
Kuasa hukum Mama Sinta, TS Hamonangan Daulay, mengkonfirmasi bahwa terlapor adalah individu yang menjabat sebagai Ketua LBH Merauke.
“Yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan, eh ada Ketua LBH Merauke. Ketua LBH Merauke, inisialnya adalah JTW,” ujar Daulay, seperti dikutip pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurut Daulay, laporan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kerahasiaan pribadi Mama Sinta yang diduga telah dilanggar melalui pemutaran film dokumenter tersebut.
“Untuk kenapa dilaporkan, sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan bagi Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya saja, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara,” jelasnya.
Baca juga: Program Sehati: First Lamandau Cegah Stunting di Wilayah Operasional
Dasar hukum yang digunakan dalam laporan ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
“Yang kami ajukan adalah 65 Juncto 67 PDP, Perlindungan Data Pribadi,” tegas Daulay.
Mama Sinta sendiri mengungkapkan rasa kekecewaannya yang mendalam. Ia merasa terpukul karena film yang menampilkan dirinya diputar di berbagai tempat tanpa pernah mendapatkan izin atau komunikasi sebelumnya.
Ia mengaku pertama kali mengetahui pemutaran film tersebut pada bulan April lalu, termasuk saat diputar di Jayapura.
“Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura, di Maranatha, tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana, saya sakit hati, saya kecewa sekali! Tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka! Saya punya wajah ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati. Tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jakarta,” ungkap Mama Sinta dengan nada prihatin.
Kini, kasus ini tengah dalam proses pendalaman oleh Polda Metro Jaya. Penyelidikan difokuskan pada dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi dan penggunaan dokumentasi tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
Sebelumnya, Mama Sinta memang telah menyatakan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang menyeretnya untuk menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan atau food estate di Papua Selatan. Ia merasa dijerumuskan ke dalam narasi negatif terhadap pemerintah melalui film “Pesta Babi”.
Mama Sinta menegaskan bahwa dirinya tidak lagi bergabung dengan LBH mereka dan telah mengambil keputusan untuk mencari pekerjaan di perusahaan.
“Sekarang saya tidak bergabung lagi dengan LBH mereka, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan, cari pekerjaan karena rumah saya ingin direhab karena sudah tidak layak lagi,” kata Mama Sinta pada Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menambahkan, ketiga anaknya juga membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jadi mama harap ke depan mohon dibantu. Saya tetap di pihak perusahaan sekarang, tidak seperti dulu lagi karena dulu itu saya dimanfaatkan, saya diajak oleh orang-orang LBH,” jelasnya.
Mama Sinta menceritakan, awalnya ia bersama kelompok masyarakat adat Marind diajak oleh seorang pria bernama Aris untuk menyuarakan penolakan terhadap pembukaan lahan oleh pemerintah di Papua.
Namun, ia tidak menyangka pernyataannya tersebut berujung viral di media sosial dan bahkan dibuatkan film berjudul “Pesta Babi”.
“Akhirnya saya sudah terlanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka LBH,” tutur Mama Sinta, yang wajahnya juga terpampang di poster film tersebut.
Ia mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pihak LBH Papua Pusaka pasca peristiwa tersebut. Bahkan, ia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah terkait seluruh pernyataan yang pernah dilontarkannya yang menyerang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
