KabarDermayu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah se-Sulawesi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial. Hal ini menjadi landasan krusial untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri dalam acara silaturahmi yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu, 30 Mei 2026.
“Semua masalah, baik itu terkait keamanan maupun program-program dari pemerintah pusat dan daerah, dapat dieksekusi dengan baik apabila ada kekompakan,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Wilayah Sulawesi memiliki peran strategis sebagai jembatan antara Indonesia bagian barat dan timur, didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, menjaga stabilitas keamanan dan politik di kawasan ini menjadi prioritas utama.
Mendagri menegaskan bahwa pembangunan yang efektif tidak mungkin terwujud tanpa adanya situasi yang aman dan kondusif. Tanggung jawab untuk menjaga keamanan tidak hanya diemban oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah bersama seluruh elemen Forkopimda.
“Keamanan harus dirawat dengan baik. Sama seperti kesehatan, keamanan tidak datang begitu saja. Betapa berharganya kesehatan saat kita sakit, dan betapa berharganya keamanan saat situasi tidak aman,” tegasnya.
Baca juga: Perkara Dugaan Suap Bea Cukai Perlu Diusut Objektif dan Menyeluruh
Pengalaman mengenai konflik sosial yang pernah terjadi di beberapa daerah di Sulawesi menjadi pengingat berharga mengenai betapa mahalnya nilai sebuah keamanan. Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar unsur Forkopimda dapat mempererat hubungan dan komunikasi, baik melalui pertemuan rutin maupun forum informal, guna memperkuat kerja sama.
Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pengalaman penanganan konflik menunjukkan bahwa FKUB memiliki peran vital dalam memelihara kerukunan dan mencegah potensi konflik berlatar belakang agama agar tidak meluas menjadi gangguan sosial yang lebih besar.
Keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan penuh dari kepala daerah, terutama dalam hal penyediaan anggaran yang memadai. Dukungan anggaran ini krusial agar FKUB dapat menjalankan fungsinya dalam berkomunikasi dengan para pemeluk agama.
Lebih lanjut, Mendagri juga menginstruksikan agar daerah mengaktifkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS). TPKS berfungsi sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan konflik. Ia menekankan bahwa setiap konflik sosial selalu diawali dengan indikasi yang dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penanganan cepat sangat diperlukan sebelum situasi memburuk.
“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan selalu melalui sebuah proses. Nah, di tengah proses tersebutlah konflik harus dihentikan dan dicegah agar tidak meluas,” jelasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, enam gubernur se-Sulawesi, serta para bupati dan wali kota dari wilayah Sulawesi.
