Dino Patti Djalal Nilai Prabowo Kerap ke Luar Negeri, Respons Istana

oleh -6 Dilihat
Dino Patti Djalal Nilai Prabowo Kerap ke Luar Negeri, Respons Istana

KabarDermayu.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, memberikan tanggapan terkait kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri.

Qodari menjelaskan bahwa setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh seorang kepala negara memiliki tujuan dan manfaat yang luas bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk mengenai perjalanan ke luar negeri.

“Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara,” kata Qodari kepada wartawan pada Minggu, 31 Mei 2026.

Ia mencontohkan kunjungan kerja Prabowo ke Prancis yang berhasil menghasilkan berbagai kerja sama bilateral. Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pertahanan hingga pendidikan.

“Ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana,” imbuhnya, menekankan pentingnya hasil konkret dari setiap kunjungan.

Baca juga: Thalita Ramadhani: Moncer Sejak Piala Uber, Tembus Babak Utama Malaysia Masters 2026

Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi pemborosan anggaran, Qodari menekankan perlunya publik untuk mempertimbangkan sisi manfaat yang dapat diperoleh dari kunjungan luar negeri tersebut. Ia meyakini bahwa manfaat yang dihasilkan dari kunjungan ke Prancis, misalnya, memiliki nilai yang besar dan signifikan bagi Indonesia.

“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian azas kemanfaatan yang dibawa itu kan juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Prancis kemarin itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan,” tandas dia.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memang menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan semacam itu sangatlah besar.

Hal ini disampaikan Dino melalui sebuah unggahan video di akun X pribadinya. Ia merinci berbagai komponen biaya yang terlibat dalam kunjungan kenegaraan.

“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino pada Minggu, 31 Mei 2026.

Lebih lanjut, Dino memberikan lima saran kepada Presiden Prabowo agar tetap dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain tanpa harus selalu melakukan kunjungan luar negeri yang memakan biaya besar.

Pertama, ia menyarankan penggunaan teknologi komunikasi seperti video call, zoom call, atau telepon sebagai sarana utama untuk menjaga komunikasi antar negara.

Kedua, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo memanfaatkan forum-forum internasional yang sudah ada untuk bertemu dengan kepala negara lain. Dengan demikian, pertemuan tersebut dapat dilakukan secara lebih efisien dalam rangka menghemat anggaran.

Ketiga, kunjungan internasional yang dilakukan haruslah bersifat profesional dan direncanakan dengan matang. Ini berarti setiap kunjungan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur dampaknya.

Dino kemudian menyarankan agar Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air dalam satu tahun ke depan. Pendekatan ini dianggap lebih hemat biaya dibandingkan dengan melakukan perjalanan ke luar negeri secara rutin. Ia mencontohkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, yang dinilainya lebih banyak menerima tamu negara di Beijing.

Terakhir, saran kelima adalah agar urusan terkait misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Luar Negeri (Menlu). Hal ini bertujuan agar Presiden dapat lebih fokus pada isu-isu strategis negara.