KabarDermayu.com – Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan preferensi publik yang kuat untuk Pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Zia Fitrahudin, peneliti Poltracking Indonesia, memaparkan temuan ini dalam rilis Survei Nasional yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV pada Kamis, 4 Juni 2026. Ia menyatakan bahwa sebanyak 59,5 persen publik tidak setuju jika bupati, walikota, maupun gubernur dipilih oleh anggota DPRD.
Meskipun mayoritas menolak, survei juga mencatat adanya sebagian kecil masyarakat yang mendukung Pilkada melalui DPRD. Angka tersebut menunjukkan bahwa 20,9 persen publik menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD.
Lebih lanjut, Ahmad Zia merinci bahwa dari persentase yang setuju tersebut, 3,3 persen menyatakan “sangat setuju”. Jika digabungkan, total publik yang menyatakan setuju terhadap Pilkada melalui DPRD mencapai 24,2 persen.
Temuan ini menegaskan bahwa kehendak mayoritas masyarakat adalah agar Pilkada tidak diselenggarakan secara tidak langsung. Poltracking Indonesia mencatat bahwa preferensi ini konsisten dengan hasil survei mereka sebelumnya, di mana masyarakat lebih menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
“Lebih dari separuh publik kita tidak setuju pemilihan kepala daerah, bupati walikota gubernur dipilih oleh DPRD, melainkan tetap menghendaki seperti sebelum-sebelumnya dipilih secara langsung oleh rakyat,” ungkap Ahmad Zia.
Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara tatap muka langsung yang berlangsung selama periode 11 hingga 17 Mei 2026. Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 responden dalam survei ini. Tingkat margin of error yang ditetapkan adalah 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam survei ini adalah multistage random sampling. Hal ini bertujuan untuk memastikan representativitas sampel terhadap populasi yang lebih luas di seluruh Indonesia.
