KabarDermayu.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera merampungkan strategi pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Langkah-langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
Desakan ini muncul menyusul adanya fluktuasi titik panas (hotspot) di Riau yang terus terpantau. Selain itu, luas area yang terbakar juga terus meluas. Prediksi musim kemarau yang lebih kering pada tahun 2026 turut menjadi perhatian serius.
Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam melindungi warga dari dampak Karhutla. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta individu dengan penyakit penyerta dan penyandang disabilitas.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan pos perlindungan udara bersih atau clean air shelters. Fasilitas ini sebaiknya ditempatkan di area padat penduduk serta dekat dengan sekolah dan posyandu. Pos tersebut harus dilengkapi dengan sistem filtrasi partikulat yang memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.
Lebih lanjut, Puan meminta instansi terkait untuk menerapkan protokol otomatis ketika Karhutla masih terus melanda. Hal ini penting agar respons pemerintah dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur.
“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” tegas Puan.
Puan juga menyoroti laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Laporan tersebut mengindikasikan potensi berkembangnya iklim global menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua tahun 2026. Peluang terjadinya El Nino diperkirakan mencapai 50-80 persen, yang secara signifikan meningkatkan risiko kekeringan dan Karhutla di Indonesia.
“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” ungkap Puan.
Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa biaya kesehatan yang timbul akibat Karhutla tidak dibebankan kepada rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak Karhutla harus dapat ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.
Puan menambahkan bahwa moda transportasi udara perlu disiagakan untuk mendukung evakuasi medis di lokasi terpencil, terutama saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Ia juga menekankan pentingnya penambahan armada pemadam kebakaran, khususnya armada water bombing.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya upaya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Hal ini penting untuk mengembalikan kondisi wilayah yang terdampak.
“Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga meminta setiap daerah untuk menyediakan kanal pelaporan yang cepat bagi warga terkait kebutuhan oksigen, obat-obatan, atau evakuasi kesehatan. Kanal ini harus terhubung langsung dengan dinas kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk respons yang lebih sigap.
