KabarDermayu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Maluku untuk memaksimalkan potensi maritim guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kekayaan sumber daya laut Maluku dinilai sebagai modal strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ribka Haluk menyatakan bahwa potensi maritim Maluku sangat menjanjikan, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan laut. Sumber daya seperti ikan dan mutiara memiliki potensi besar jika dikelola dengan lebih baik untuk menghasilkan pendapatan yang lebih optimal.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, serta Bupati/Wali Kota dan Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 4 Juni 2026.
Wamendagri menjelaskan bahwa sektor kemaritiman memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Mengingat Maluku merupakan wilayah kepulauan, provinsi ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor kelautan secara berkelanjutan.
Ribka Haluk juga menyoroti capaian ekonomi daerah Maluku yang menunjukkan tren positif. Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 12,41 persen pada triwulan IV tahun 2025. Sementara itu, Kota Ambon tumbuh sebesar 5,71 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Capaian tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi Maluku dapat terus dikembangkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, terutama sektor kemaritiman. Potensi ini perlu terus digali dan dioptimalkan untuk kemajuan daerah.
Selain itu, pentingnya menggerakkan sektor swasta dan dunia usaha juga ditekankan oleh Ribka. Ia berpendapat bahwa pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada birokrasi, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
Ribka Haluk berharap agar “mesin-mesin birokrasi maupun swasta ini juga perlu kita hidupkan.” Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong dinamika ekonomi di Maluku.
Lebih lanjut, Wamendagri mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pemda dan unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Maluku.
Di akhir pernyataannya, Ribka Haluk memohon dukungan dari Forkopimda untuk terus membantu Gubernur dan jajarannya. Tujuannya adalah agar kondisi keamanan dan stabilitas di Maluku dapat terjaga dengan baik, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan.
Acara Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia dan ASEAN Nico Barito, serta Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Turut hadir pula jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton A. Lailossa.
Selain itu, para bupati/wali kota beserta Forkopimda dari kabupaten/kota se-Provinsi Maluku juga turut serta dalam pertemuan tersebut, baik secara langsung maupun melalui daring (virtual).
