KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya keras dalam negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan tarif impor yang akan berdampak pada produk ekspor nasional. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan bahwa usulan tarif dari United States Trade Representative (USTR) saat ini masih bersifat dinamis dan belum final.
Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan skema tarif yang lebih kompetitif dan menguntungkan bagi produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat.
“Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik,” ujar Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada hari Senin, 8 Juni 2026.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ruang negosiasi antara kedua negara masih terbuka lebar. Oleh karena itu, struktur tarif yang akhirnya diterapkan berpotensi mengalami perubahan signifikan sebelum keputusan resmi dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Tarif Resiprokal AS Digantikan Kebijakan Baru
Budi Santoso menjelaskan bahwa sebelumnya, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sebagai langkah transisi, pemerintah Amerika Serikat kemudian menerapkan tarif umum sebesar 10 persen untuk seluruh negara mitra dagangnya.
Tarif sementara ini berlaku selama 150 hari dan dijadwalkan berakhir pada tanggal 24 Juli 2026.
Setelah periode transisi tersebut selesai, pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menerapkan kebijakan baru. Kebijakan ini akan didasarkan pada hasil investigasi perdagangan yang dilakukan melalui Section 301 Trade Act of 1974.
Investigasi ini berfokus pada beberapa isu krusial, termasuk dugaan praktik kerja paksa atau forced labor, serta kapasitas manufaktur yang dianggap berlebihan atau structural excess capacity di sejumlah negara.
Indonesia Masuk Kelompok Negara dengan Usulan Tarif Terendah
Pada tanggal 2 Juni 2026, USTR telah merilis hasil awal dari investigasi tersebut. Hasil ini mengusulkan penerapan tarif impor baru terhadap 60 negara yang menjadi objek penyelidikan.
Berdasarkan hasil investigasi tersebut, diusulkan dua kelompok tarif yang berbeda:
- Tarif sebesar 10 persen untuk 14 negara.
- Tarif sebesar 12,5 persen untuk 46 negara lainnya.
Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Negara-negara lain yang berada dalam kelompok ini antara lain Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris.
Menurut Budi Santoso, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan usulan tarif yang lebih rendah.
“Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (Agreement on Reciprocal Trade),” jelasnya.
Posisi ini dinilai cukup strategis karena menunjukkan bahwa Indonesia dianggap telah memiliki perangkat hukum yang memadai dan kerja sama perdagangan yang baik. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Bukan Tambahan dari Tarif Sementara 10 Persen
Menteri Perdagangan juga meluruskan anggapan bahwa usulan tarif 10 persen yang muncul dalam hasil investigasi USTR merupakan tambahan dari tarif sementara yang saat ini sedang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa tarif yang berlaku selama masa transisi akan berakhir pada 24 Juli 2026. Setelah itu, tarif tersebut akan digantikan oleh struktur tarif baru yang masih dalam proses pembahasan.
Oleh karena itu, angka 10 persen yang diusulkan dalam hasil investigasi tidak serta-merta ditambahkan ke tarif sementara yang sedang berlaku saat ini.
Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk memastikan besaran tarif akhir yang nantinya akan diterapkan terhadap berbagai produk ekspor nasional.
Tarif Final Diproyeksikan Mencapai 18 Persen
Meskipun demikian, pemerintah memperkirakan bahwa tarif yang pada akhirnya dikenakan terhadap produk Indonesia dapat mencapai level yang lebih tinggi. Hal ini terjadi setelah seluruh komponen kebijakan perdagangan Amerika Serikat diterapkan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, sebelumnya telah menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam masa penerapan tarif sementara sebesar 10 persen hingga 24 Juli 2026.
Setelah masa tersebut berakhir, Amerika Serikat berencana untuk menerapkan tarif secara bertahap berdasarkan hasil investigasi yang sedang berlangsung.
Tahapan pertama adalah penerapan tarif terkait isu kerja paksa atau forced labor sebesar 10 persen.
Selanjutnya, beberapa pekan setelahnya, pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menambahkan komponen tarif lain yang berkaitan dengan structural excess capacity atau kelebihan kapasitas struktural pada sektor manufaktur.
Melalui mekanisme penumpukan atau stacking dari sejumlah komponen tarif tersebut, ditambah dengan kemungkinan adanya pengecualian terhadap produk-produk tertentu yang disepakati oleh kedua negara, tarif final yang dikenakan terhadap Indonesia diperkirakan akan berada di kisaran 18 persen.
Pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan berbagai upaya diplomasi dan negosiasi perdagangan. Tujuannya adalah agar struktur tarif yang nantinya diberlakukan dapat memberikan dampak yang lebih ringan bagi pelaku usaha nasional serta menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. (ANT)
