KabarDermayu.com – Pengacara senior Elza Syarief secara resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Sony Sonjaya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil setelah Elza menemukan fakta-fakta yang dinilai bertolak belakang dengan pengakuan awal kliennya.
Pengunduran diri ini mengakhiri pendampingan hukum yang sebelumnya diberikan kepada mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut. Elza Syarief menyatakan bahwa kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan antara pengacara dan klien tidak dapat lagi dipertahankan.
Elza Syarief mengungkapkan bahwa Sony Sonjaya sejak awal meyakinkannya bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik korupsi yang sedang diselidiki. Sony Sonjaya bahkan disebut menyatakan dirinya bersih, yang membuat Elza Syarief bersedia memberikan bantuan hukum.
Namun, setelah menerima berbagai informasi dari sejumlah pihak, pandangan Elza Syarief berubah. Ia mengaku memperoleh keterangan yang berbeda dengan pernyataan awal Sony Sonjaya, sehingga memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari tim kuasa hukumnya.
“Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelumnya sempat bersumpah bersih. Tapi info beberapa orang terutama Asep, dia (Sony) menerima uang dari Asep secara rutin bagaimana mau JC (Justice Collaborator),” kata Elza pada Selasa, 16 Juni 2026.
Pernyataan tersebut menjadi alasan utama Elza Syarief mencabut surat kuasa yang sebelumnya telah diberikan kepada Sony Sonjaya. Menurutnya, kejujuran penuh dari klien sangat dibutuhkan oleh seorang pengacara untuk dapat menyusun strategi pembelaan berdasarkan fakta yang sebenarnya.
Elza Syarief menegaskan bahwa keputusan mundurnya telah resmi berlaku sejak 15 Juni 2026. “Saya mundur ter tanggal 15 Juni,” ucapnya.
Selain persoalan keterbukaan informasi, Elza Syarief juga mengaku merasa tidak nyaman selama mendampingi proses hukum tersebut. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membatasi aksesnya terhadap informasi penting yang berkaitan dengan perkara.
Padahal, menurut Elza Syarief, keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi seorang kuasa hukum agar dapat memahami duduk perkara secara menyeluruh. Tanpa informasi yang lengkap, proses pendampingan hukum dinilai tidak dapat berjalan secara maksimal.
Rasa tidak nyaman itu semakin menguat ketika dirinya merasa keberadaannya justru dianggap mengganggu oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Ia merasa ada upaya agar dirinya tidak lagi menjadi kuasa hukum Sony Sonjaya.
“Saya tidak nyaman, sepertinya mau saya tidak sebagai kuasa hukumnya karena takut terbuka kedoknya, mereka merasa saya berbahaya dan saya melihat mau supaya saya cabut kuasanya (terhadap Sony),” ujarnya.
Elza Syarief mengatakan dirinya memilih mengambil keputusan lebih dulu untuk mengundurkan diri sebelum muncul kemungkinan dicabut sebagai kuasa hukum oleh pihak klien. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk sikap profesional sekaligus menjaga integritasnya sebagai advokat.
“Sebelum saya dicabut, saya mundur saja. Sama saja dicabut atau mundur yang penting saya bukan kuasa hukumnya lagi,” sambungnya.
Tak hanya itu, Elza Syarief juga mengungkap fakta lain yang cukup mengejutkan. Selama mendampingi Sony Sonjaya, ia mengaku tidak pernah menerima honorarium ataupun pembayaran jasa hukum. Pendampingan tersebut diberikan secara cuma-cuma atau pro bono karena ingin membantu mengungkap perkara secara terang.
“Saya bantu Pak SS (Sony Sonjaya) probono alias free. Saya tidak pernah menerima uang tidak pernah minta juga. Saya ikhlas membuka kasus ini terang benderang, mereka bilang saya keras dan sangat terbuka ke publik, itu pernyataan SS sendiri,” katanya.
Pengunduran diri Elza Syarief menjadi sorotan publik karena terjadi di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis yang masih terus bergulir. Pernyataan Elza mengenai dugaan ketidakjujuran Sony Sonjaya pun berpotensi menjadi perhatian dalam perkembangan kasus tersebut. Meski demikian, proses hukum terhadap Sony tetap berada di tangan aparat penegak hukum yang akan menentukan fakta-fakta melalui mekanisme penyidikan dan persidangan.
