KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya keras meredam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri. Berbagai langkah mitigasi komprehensif tengah diimplementasikan untuk mencegah meluasnya isu ini dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memaparkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia mencontohkan keberhasilan negosiasi bipartit dengan manajemen Grup Yazaki. Melalui dialog intensif, rencana relokasi produksi ke Vietnam berhasil ditunda, dan pengurangan tenaga kerja diutamakan melalui skema pengakhiran kontrak kerja secara bertahap.
“Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Said Iqbal dalam sebuah keterangan di Jakarta pada Senin, 29 Juni 2026. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah bersifat proaktif dan terus-menerus.
Lebih lanjut, Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah juga secara aktif mengawal penyelesaian kasus-kasus perusahaan yang menghadapi kendala, seperti PT Pakerin dan PT Molex Ayus. Fokus utama dalam penanganan kasus ini adalah memastikan hak-hak seluruh pekerja tetap terpenuhi tanpa terkecuali.
Tekanan yang dihadapi dunia usaha saat ini diakui Said Iqbal bersifat multifaset. Kombinasi dari berbagai faktor global dan domestik berkontribusi pada situasi yang kompleks. Konflik geopolitik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar industri dan gas nonsubsidi. Bersamaan dengan itu, pelemahan daya beli masyarakat juga berdampak signifikan pada penurunan volume produksi perusahaan.
Selain itu, relokasi sebagian investasi dan produksi ke negara lain, serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah, turut meningkatkan biaya produksi bagi industri dalam negeri. “Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini,” tegas Said Iqbal.
Menanggapi isu yang beredar, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, memberikan pandangan yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa harga gas, meskipun penting, bukanlah satu-satunya penentu daya saing industri atau penyebab utama ancaman PHK. Komaidi menekankan bahwa pelemahan daya saing industri nasional dipengaruhi oleh sekitar 15 faktor yang saling terkait.
“Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element,” jelas Komaidi. Ia menambahkan bahwa fokus pada harga gas semata dapat mengaburkan akar permasalahan yang lebih dalam.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, Komaidi memaparkan bahwa porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik, dalam struktur biaya input industri secara keseluruhan hanya berkisar 6,35 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan komponen bahan baku dan bahan penolong yang mendominasi struktur biaya, dengan porsi mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung pada jenis industrinya.
Oleh karena itu, Komaidi menyimpulkan bahwa penyelesaian masalah daya saing industri tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan harga gas. Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih strategis, termasuk memperkuat strategi industri secara keseluruhan, menjaga stabilitas permintaan pasar, meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai bagi sektor manufaktur.
Analisis ReforMiner Institute juga menunjukkan bahwa tidak semua industri yang menerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan yang tinggi pada biaya gas. Sebagai contoh, pada industri oleokimia, porsi biaya gas hanya sekitar 3,3 persen dari total biaya produksi. Industri sarung tangan karet berkisar antara 7-14 persen, sementara industri kaca sekitar 16 persen.
