KabarDermayu.com – Upaya Indonesia menuju masa depan energi bersih yang berkelanjutan semakin mengintensifkan perhatian pada infrastruktur krusial: sistem transmisi hijau.
Meskipun pembangkit energi baru terbarukan seperti surya, panas bumi, dan angin sering menjadi sorotan utama dalam narasi transisi energi, keberadaannya akan sia-sia tanpa jaringan transmisi yang memadai.
Sistem transmisi yang kuat menjadi tulang punggung yang memungkinkan energi bersih dari sumber daya yang melimpah dapat dialirkan secara efisien ke pusat-pusat konsumsi, seperti kawasan industri, perkotaan, hingga rumah tangga.
Fokus pada pentingnya infrastruktur ini diangkat dalam sebuah forum bertajuk “Engineering Development Roadmap for Green Transmission in Supporting Accelerated Renewable Energy Development”. Acara ini menjadi wadah pertemuan strategis antara pemerintah, PT PLN (Persero), akademisi, penyedia teknologi, dan berbagai pelaku industri.
Tujuan utamanya adalah mengevaluasi kesiapan sistem transmisi nasional dalam menopang percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Prof Dermawan Wibisono, Ketua Tim Kajian Roadmap Enjiniring Bidang Transmisi Hijau, menekankan bahwa semangat belaka tidak cukup untuk mencapai target ambisius tersebut. Ia menyatakan bahwa target besar harus diterjemahkan secara konkret ke dalam skenario teknis yang matang, tahapan implementasi yang jelas, kesiapan pembiayaan yang memadai, serta penguatan sumber daya manusia.
“Kita sudah menandatangani Paris Agreement pada 2015. Indonesia sendiri menargetkan net zero emission pada 2060. Tetapi untuk menuju ke sana, kita harus membenahi teknologi apa yang cocok dan harus segera diterapkan di Indonesia,” ujar Dermawan mengutip keterangannya pada Kamis, 2 Juli 2026.
Dermawan menambahkan, Indonesia tidak dapat sekadar menetapkan arah besar transisi energi tanpa peta jalan yang rinci. Roadmap diperlukan agar target yang dicanangkan tidak hanya berhenti sebagai pernyataan, melainkan bertransformasi menjadi langkah-langkah kerja yang terstruktur.
“Kita sering menyatakan tujuan kita ke sana. Tetapi untuk ke sana bagaimana? Itu yang harus disusun,” tegasnya.
Ia memaparkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia bukanlah semata-mata ketersediaan energi terbarukan, melainkan juga persebaran geografis sumber energi dan pusat-pusat kebutuhan listrik yang terkonsentrasi.
Potensi energi bersih tersebar luas di berbagai wilayah nusantara, sementara pusat konsumsi listrik justru banyak berlokasi di kawasan-kawasan tertentu.
Dermawan menguraikan bahwa sumber-sumber energi terbarukan Indonesia tidak berada dalam satu lokasi yang terpusat dan mudah dijangkau. Potensi energi surya misalnya, sangat kuat di kawasan timur Indonesia, sementara energi panas bumi tersebar di banyak daerah, dan opsi energi lainnya memerlukan pengembangan yang spesifik.
“Energi kita terpencar-pencar. Ada surya dari Nusa Tenggara Timur, ada gelombang, ada geothermal, dan sumber lain di wilayah yang terpisah-pisah. Karena itu, kita perlu teknologi yang tepat,” jelasnya.
Dalam konteks ini, sistem transmisi memegang peranan vital sebagai jembatan penghubung antara potensi energi terbarukan yang melimpah dengan kebutuhan energi yang terus meningkat.
Pembangunan pembangkit energi terbarukan saja tidaklah cukup jika energi yang dihasilkan tidak dapat dialirkan secara efisien, andal, dan aman menuju pusat-pusat beban.
Teknologi High Voltage Direct Current (HVDC) kini muncul sebagai salah satu opsi krusial untuk transmisi jarak jauh dan interkoneksi antar pulau. Dermawan menilai, teknologi ini patut dipelajari secara serius mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sebaran sumber energi yang sangat luas.
“Kita ingin meningkatkan efisiensi saluran transmisi. Itu perlu tenaga dari pemerintah, private companies, technology providers, dan juga para expert dari Indonesia,” ujar Dermawan.
Namun, teknologi bukanlah satu-satunya solusi. Ia hanya dapat berfungsi optimal jika didukung oleh pembiayaan yang memadai, regulasi yang mendukung, perencanaan yang matang, serta kapabilitas sumber daya manusia yang mumpuni.
“Tantangan terbesar itu keuangan dan sumber daya manusia. Transmisi membutuhkan biaya yang besar dan tidak bisa dilakukan Indonesia sendiri,” ungkap Dermawan.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan negara lain dan penyedia teknologi global menjadi sangat penting. Kolaborasi ini bukan bertujuan untuk menggantikan kemampuan nasional, melainkan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan memperkuat kesiapan sumber daya manusia di dalam negeri.
“Kita harus belajar dari best practices dan success story negara-negara lain. Tetapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar bisa menguasai teknologi yang digunakan,” katanya.
Dari perspektif PLN, transmisi hijau dipandang sebagai komponen esensial dalam transformasi sistem kelistrikan nasional. Buyung Sofiarto Munir, Vice President of Transmission and Distribution Technology and Engineering PT PLN (Persero), menegaskan bahwa transmisi hijau berperan sebagai penghubung vital antara wilayah yang kaya akan sumber energi terbarukan dengan wilayah yang membutuhkan pasokan listrik.
“Transmisi hijau ini mendukung penghubungan energi dari daerah-daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tinggi ke daerah-daerah pusat beban,” ujar Buyung.
Bagi PLN, tantangan dalam transisi energi tidak hanya sebatas pembangunan jaringan fisik. Sistem kelistrikan nasional juga harus mampu beradaptasi dengan karakteristik energi terbarukan yang cenderung intermiten, berbeda dengan pembangkit konvensional.
Energi surya dan angin, misalnya, memiliki sifat fluktuatif karena sangat bergantung pada kondisi alam.
“Energi terbarukan itu intermiten. Kadang tidak selalu tersedia, sehingga tantangannya adalah bagaimana kita mengontrol sistem agar masyarakat tetap menerima listrik secara berkesinambungan,” jelas Buyung.
Dalam konteks inilah, roadmap enjiniring menjadi sangat relevan. Buyung menggambarkannya sebagai panduan strategis bagi PLN dalam merumuskan arah pengembangan teknologi, inovasi, dan penguatan sistem transmisi di masa depan.
“Roadmap engineering ini menjadi kompas bagi PLN dalam menentukan arah kebijakan engineering ke depan,” ujarnya.
Menurut Buyung, sistem jaringan kelistrikan masa depan harus memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi. Digitalisasi, oleh karena itu, tidak lagi dapat dipandang sebagai opsi tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendasar.
Hal ini penting agar sistem kelistrikan mampu membaca perubahan pola beban, mengelola variasi pasokan energi, dan merespons dinamika energi terbarukan secara efektif.
“Jaringan PLN harus lebih fleksibel. Ke depan, digitalisasi menjadi salah satu kunci. Kita tidak mungkin hanya bertumpu pada sistem masa lalu, karena masa depan sistem kelistrikan harus lebih terkendali dan siap menuju smart grid,” katanya.
Perencanaan sistem kelistrikan juga harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. PLN tidak hanya perlu mempertimbangkan lokasi pembangkit atau panjang jaringan transmisi.
Perusahaan juga harus memperhitungkan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik, perkembangan kawasan industri, kebutuhan pusat data yang terus meningkat, keandalan sistem secara keseluruhan, keamanan operasi, serta aspek keekonomian investasi.
“Perencanaan sistem perlu dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan lokasi pembangkit, kebutuhan demand, kawasan industri, reliability, keamanan sistem, dan keekonomian. Dengan begitu, investasi yang dilakukan PLN benar-benar membawa manfaat,” pungkas Buyung.
