KabarDermayu.com – Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai maraknya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikabarkan terjadi di platform e-commerce ternama, Tokopedia. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengakui bahwa sektor industri nasional saat ini tengah menghadapi tekanan yang signifikan dari berbagai sisi.
Meskipun Susiwijono belum menerima laporan rinci terbaru mengenai situasi di Tokopedia, ia memastikan bahwa pemerintah telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang siap memantau dan mengantisipasi perkembangan di berbagai sektor industri. Keberadaan satgas ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi gelombang PHK yang dapat berdampak luas.
Susiwijono menjelaskan bahwa kondisi industri saat ini memang tengah terjepit. Tekanan tersebut datang dari dua arah utama: kenaikan biaya produksi di satu sisi, dan pelemahan permintaan ekspor di sisi lain. Kedua faktor ini saling terkait dan memperparah situasi ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku industri.
Ia mengutip data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menunjukkan pergeseran dari fase ekspansi menjadi kontraksi. Hal ini mengindikasikan adanya perlambatan aktivitas industri sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat.
Tekanan dari sisi input produksi disebabkan oleh gangguan pada rantai pasokan global. Konflik geopolitik yang masih berlangsung di berbagai belahan dunia telah memicu kenaikan harga bahan baku. Hal ini secara langsung membebani biaya operasional perusahaan.
“Sisi inputnya industri kan memang bahan baku kan supply-nya terganggu dengan konflik global geopolitik seperti itu. Harganya jadi tinggi. Jadi dari sisi input memang ada gangguan seperti itu, dan harganya menjadi tinggi,” ujar Susiwijono.
Sementara itu, dari sisi output, industri juga menghadapi tantangan berat akibat melemahnya perdagangan internasional. Perlambatan ekonomi global berdampak pada penurunan permintaan dari pasar ekspor, yang merupakan salah satu penopang penting bagi banyak sektor industri di Indonesia.
“Sementara output-nya kan pasar ekspor ini kan global trade-nya kan turun dengan konflik ini. Jadi kena di dua sisi memang industri ini. Nah itu yang harus hati-hati,” tegasnya.
Menyadari kompleksitas situasi ini, pemerintah terus berupaya memberikan stimulus yang tepat sasaran kepada sektor-sektor yang paling terdampak. Evaluasi mendalam dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan efektif dan efisien.
Sebagai contoh, pemerintah sebelumnya telah memberikan kebijakan pembebasan bea masuk untuk bahan baku plastik. Langkah ini diambil setelah harga bahan baku tersebut melonjak drastis hingga 115 persen akibat tekanan global. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku tersebut.
“Makanya Pak Menteri (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) kemarin selalu memperhatikan kalau kira-kira secara sektoral itu memang pasti harus diberikan insentif,” jelas Susiwijono.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor industri. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tekanan ekonomi yang ada tidak meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, termasuk dampak signifikan terhadap jumlah tenaga kerja.
“Jadi memang harus kita evaluasi terus, dan sektoral nanti harus kita tangani. Kalau enggak ya akan kena seperti itu. Secara keseluruhan ya, saya enggak ngomong Tokopedia, enggak ngomong kemarin ada industri otomotif, ada ini,” tambahnya.
Susiwijono tidak menampik bahwa tekanan ekonomi global yang terus berlanjut menjadi tantangan serius bagi industri nasional. Jika kondisi ini tidak membaik, bukan tidak mungkin beberapa perusahaan akan mengalami kesulitan finansial yang berujung pada pengurangan karyawan atau PHK.
“Tapi secara keseluruhan industri memang tekanan global itu memang masih cukup besar untuk industri sehingga baik input maupun output-nya memang akan terkena seperti itu,” ungkapnya.
“Dan beberapa yang mungkin enggak bisa survive ya akan kena PHK seperti itu. Makanya pemerintah selalu antisipasi beberapa sektor kita kasih insentif, khususnya untuk bahan bakunya,” pungkasnya.
Pernyataan pemerintah ini muncul menyusul pengakuan dari TikTok Tokopedia bahwa mereka tengah melakukan penyesuaian organisasi, khususnya di bidang riset dan pengembangan (R&D). Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang perusahaan.
Juru Bicara TikTok menjelaskan bahwa penyesuaian organisasi ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi perusahaan, komunitas kreator, dan para penjual di platform mereka. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor strategis.
“Kami tengah menyelaraskan organisasi R&D pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami,” kata Juru Bicara TikTok dalam keterangan resmi yang dirilis pada Kamis, 2 Juli 2026.
Perusahaan menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah langkah yang mudah. TikTok memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada karyawan yang terdampak selama masa transisi. Selain itu, mereka tetap berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam pengembangan Tokopedia dan mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal di Indonesia.
