KabarDermayu.com – Kenaikan harga minyak goreng kembali menjadi sorotan di tengah ancaman inflasi pangan yang masih membayangi perekonomian Indonesia.
Komoditas ini memegang peranan krusial bagi konsumsi rumah tangga dan operasional pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner.
Para ekonom menilai bahwa lonjakan harga minyak goreng domestik saat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi di tingkat hilir.
Terdapat pula tekanan dari sektor hulu, seperti peningkatan biaya kemasan plastik dan permasalahan dalam rantai distribusi.
Kondisi geopolitik global yang belum stabil juga turut memperparah tekanan tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari.
Hal ini dikarenakan adanya lonjakan harga kemasan plastik yang berasal dari sektor hulu.
Penyebabnya adalah ketidakstabilan geopolitik dan gangguan pada rantai distribusi global.
Situasi ini menjadi tantangan bagi industri nasional untuk menyesuaikan strategi produksi agar tetap efisien.
Salah satu langkah yang dianggap realistis adalah mencari alternatif kemasan yang lebih hemat biaya untuk menekan beban produksi.
“Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik,” ujar Esther seperti dikutip dari siaran pers pada Selasa, 28 April 2026.
Esther juga menekankan pentingnya langkah penanganan yang tepat dari pemerintah.
Kenaikan harga minyak goreng berpotensi memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat ongkos produksi yang membengkak.
Dampaknya tidak hanya terasa pada konsumsi harian masyarakat, tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional secara luas.
Kenaikan harga minyak goreng sebagai kebutuhan pokok dapat menekan pengeluaran rumah tangga.
Hal ini berpotensi mengurangi ruang konsumsi masyarakat untuk kebutuhan lainnya.
Secara makro, kenaikan harga minyak goreng dapat mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi domestik.
“Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Pandangan serupa diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal.
Baca juga di sini: RUPST bank bjb menyetujui pembagian dividen Rp900 Miliar
Ia menilai bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah.
Penanganan ini utamanya melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok.
Faisal menjelaskan bahwa selain dipicu lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.
Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan efisien agar harga di tingkat konsumen tidak terus melonjak.
“Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir,” paparnya.
Di tengah tekanan kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Keputusan ini diambil meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Menurutnya, langkah menahan harga BBM subsidi adalah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hal ini agar daya beli tidak semakin tertekan di saat harga pangan mengalami peningkatan.
Dengan demikian, masyarakat masih memiliki ruang konsumsi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan,” tuturnya.
Faisal juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah akibat dinamika global.
Salah satunya adalah penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut berdampak langsung pada terganggunya pasokan bahan baku serta kenaikan harga berbagai komoditas.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, kebijakan menjaga harga BBM subsidi tetap stabil adalah langkah yang tepat.
Tujuannya adalah untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi domestik.
“Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
