KabarDermayu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Fokus utamanya mencakup penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan jaring pengaman sosial, hingga pemberantasan kemiskinan di tingkat nasional.
Pernyataan ini disampaikan Cak Imin usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius terhadap perkembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.
“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan,” ujar Cak Imin kepada awak media.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya mendorong UMKM agar tumbuh dan berkembang. Upaya ini akan difasilitasi melalui berbagai program kementerian dan lembaga terkait. “Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” jelasnya.
Baca juga: Pemerintah Ambil Alih Pernyataan Pajak, Apa Penyebabnya
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menginstruksikan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk aktif memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Pemanfaatan aset dan ruang yang belum teroptimalkan akan diarahkan untuk mendukung pemasaran produk UMKM, pameran, hingga penyelenggaraan festival.
Untuk merealisasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat ini, Cak Imin mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun kepada Presiden Prabowo. Anggaran tambahan ini secara khusus dialokasikan untuk mendukung seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ungkapnya.
Selain fokus pada UMKM, Cak Imin juga memaparkan capaian pemerintah dalam bidang perlindungan sosial. Saat ini, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program perlindungan sosial telah mencapai angka Rp508,2 triliun.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mengintegrasikan data penerima manfaat untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci dalam proses ini.
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar dia.
Lebih lanjut, Cak Imin memaparkan strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sebanyak 88 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai daerah prioritas untuk program pengentasan kemiskinan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan secara umum menjadi lima persen pada tahun 2029. Cak Imin menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian target-target tersebut.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Cak Imin.
