KabarDermayu.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyuarakan keprihatinan mendalam atas lonjakan aksi kriminalitas jalanan dan begal yang melanda berbagai daerah sepanjang Mei 2026. Sejumlah insiden dilaporkan terjadi di lokasi seperti Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, dan wilayah lainnya, yang berujung pada keresahan serta rasa tidak aman di tengah masyarakat.
Menurut Sarmuji, aksi begal tidak dapat dianggap sebagai tindak kriminal biasa. Dampaknya sangat signifikan terhadap rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya pada malam hingga dini hari.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia mendesak aparat kepolisian untuk meningkatkan intensitas patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik yang rentan terhadap kejahatan. Fokus perhatian harus diberikan pada jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah yang kerap menjadi lokasi favorit aksi begal.
“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.
Sarmuji juga menyoroti betapa besarnya dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Maraknya aksi begal dan premanisme, menurut pandangannya, membuat banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merasa terancam saat bekerja.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.
Ia berpendapat bahwa negara wajib hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang berjuang mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Oleh karena itu, Sarmuji meminta aparat tidak hanya berfokus pada penindakan kasus setelah menjadi viral, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif dan pemetaan terhadap kelompok-kelompok kriminal yang meresahkan warga.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
Sarmuji secara khusus meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bertindak lebih tegas dan konsisten terhadap aksi premanisme maupun begal yang semakin meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui langkah penindakan yang cepat, terukur, dan tidak memberikan celah bagi kelompok kriminal untuk berkembang.
Baca juga: Dorong Renang Masuk Kurikulum Sekolah Lagi
“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa tindakan premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan wilayah tertentu harus menjadi perhatian serius aparat. Hal ini karena praktik-praktik tersebut berdampak langsung terhadap iklim usaha dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,” lanjutnya.
Sarmuji juga berpandangan bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan wilayah perkotaan maupun daerah penyangga yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kriminalitas jalanan.
Menurutnya, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional. Diperlukan dukungan teknologi pengawasan, penerangan jalan yang memadai, serta koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu juga mengingatkan agar aparat bertindak tegas terhadap para pelaku, termasuk jaringan penadah hasil kejahatan yang sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari mata rantai kriminalitas jalanan.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Pelaku kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, Sarmuji mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, saling menjaga lingkungan, dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di wilayah masing-masing.
