KabarDermayu.com – Pelemahan nilai tukar rupiah, gangguan pada rantai pasok, dan kenaikan harga energi tidak hanya memberikan tekanan pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak serius terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Situasi ini dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan bahwa gejolak kurs tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah pasar dan angka ekonomi makro semata. Menurutnya, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap dunia usaha.
“Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya bisa masuk ke dapur melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap lapangan kerja,” kata Pulung dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 22 Mei 2026.
Baca juga: Prabowo: Kebijakan Strategis RI Dinamika Global Didukung PP P2N
Pulung menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini sangat terhubung dengan ekonomi global. Banyak sektor industri sangat bergantung pada bahan baku, mesin, dan komponen impor.
Ketika nilai dolar menguat, harga energi melonjak, dan rantai pasok mengalami gangguan, hal tersebut akan sangat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk bertahan.
“Kita tidak ingin pilihan akhirnya adalah pengurangan tenaga kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pulung mengingatkan bahwa dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak hanya terbatas pada kawasan industri atau pusat-pusat ekonomi perkotaan.
Menurutnya, desa dapat menjadi wilayah yang menanggung beban berikutnya ketika para pekerja kehilangan pekerjaan dan terpaksa kembali ke kampung halaman tanpa kepastian penghasilan.
“Jika memicu PHK massal, desa akan menanggung gelombang pengangguran baru. Ini harus diantisipasi sebelum krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial,” tegasnya.
Ia menilai bahwa desa tidak dapat diposisikan hanya sebagai tempat pelarian ketika situasi ekonomi perkotaan sedang sulit. Kapasitas ekonomi pedesaan juga memiliki keterbatasan dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan arus balik tenaga kerja.
“Jangan sampai desa menjadi tempat pelarian masalah, sementara kapasitas ekonomi dan sosial desa tidak pernah disiapkan untuk menampungnya,” ujar Pulung.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak lebih cepat untuk menyiapkan mitigasi terhadap potensi dampak ketenagakerjaan. Selain itu, perlindungan pekerja perlu diperkuat, serta jaring pengaman sosial harus dipastikan menjangkau masyarakat yang terdampak.
“Dalam kondisi seperti ini, Kementerian Tenagakerja perlu mengaktifkan Satgas PHK. Bukan hanya bekerja ketika PHK terjadi tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk mencegah terjadinya PHK,” tutur Pulung.
