KabarDermayu.com – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran internasional semakin memanas, memicu kekhawatiran dari komunitas maritim global.
Aksi saling menyita kapal komersial dalam sepekan terakhir oleh kedua negara telah menimbulkan kecaman keras. Tindakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan keselamatan para pelaut.
John Stawpert, Direktur Kelautan dari International Chamber of Shipping, secara tegas menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan “penghinaan terhadap kebebasan navigasi”. Prinsip kebebasan navigasi adalah dasar hukum laut internasional yang fundamental.
Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Stawpert menekankan bahwa para pelaut seharusnya tidak dijadikan korban dalam perselisihan politik.
Ia menambahkan bahwa para pelaut adalah pekerja yang tidak bersalah dan berhak menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut dipenjara.
Kapal Disita, Awak Kapal Terjebak dalam Ketidakpastian
Militer Amerika Serikat dan Iran sama-sama mengumumkan telah menyita kapal dalam beberapa hari terakhir. Pihak AS mengklaim telah menangkap kapal Majestic X yang diduga terkait dengan Iran karena mengangkut minyak yang dikenai sanksi di Samudra Hindia.
Sebelumnya, kapal lain bernama Tifani juga dilaporkan dicegat oleh AS.
Di sisi lain, Garda Revolusi Iran (IRGC) menyita dua kapal, yaitu MSC Francesca yang berbendera Panama dan Epaminondas yang milik Yunani. Iran menuduh kedua kapal tersebut beroperasi tanpa izin dan merusak sistem navigasi.
Situasi ini berdampak langsung pada awak kapal. Setidaknya 15 pelaut asal Filipina berada di dua kapal yang ditahan oleh Iran. Pemerintah Filipina telah memastikan keselamatan mereka, namun situasi penuh ketidakpastian tetap ada.
Empat awak kapal asal Montenegro yang berada di kapal MSC Francesca juga dilaporkan dalam kondisi baik. Namun, hingga kini belum ada informasi yang jelas mengenai kondisi awak kapal yang ditahan oleh pihak Amerika Serikat.
Stawpert menyatakan bahwa meskipun para pelaut mungkin tidak diperlakukan buruk, inti permasalahannya adalah mereka seharusnya tidak ditahan sejak awal.
Ketegangan ini tidak hanya berhenti pada penyitaan kapal. Iran sempat mengutarakan wacana penerapan biaya tol di Selat Hormuz, yang langsung menuai kritik.
Menurut Stawpert, langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat dan berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya.
Ia menyoroti bahwa kebebasan navigasi harus dihormati di semua jalur pelayaran strategis dunia.
“Jika Anda bisa melakukannya di Selat Hormuz, mengapa Anda tidak bisa melakukannya di Selat Gibraltar atau Selat Malaka?” ujar Stawpert, menekankan potensi perluasan masalah jika tidak ditangani dengan benar.
Situasi semakin rumit dengan adanya blokade terhadap pelabuhan Iran yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dinilai memperbesar ketidakpastian di kawasan yang sudah tegang.
Stawpert mengungkapkan bahwa ketidakjelasan mengenai situasi yang terjadi dan kriteria penargetan Iran oleh AS semakin memperkeruh keadaan.
“Kita tidak tahu kondisi apa yang sedang terjadi. Kita tidak tahu kriteria penargetan Iran yang sebenarnya,” kata Stawpert.
Ia menambahkan, “Dan kemudian kita memiliki negara lain yang masuk, yang pada dasarnya melakukan hal yang sama melalui blokade selat.”
Baca juga di sini: Siapa Cole Tomas Allen, Tersangka Penembakan di Acara Trump yang Diduga Ilmuwan dan Insinyur Komputer?
Ribuan Pelaut Terjebak, Tekanan Psikologis Meningkat
Dampak krisis ini meluas jauh melampaui konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Sekitar 20 ribu pelaut dilaporkan terjebak di kawasan Teluk akibat gangguan pada jalur pelayaran.
Stawpert memperingatkan bahwa beban psikologis terhadap para pelaut mulai meningkat secara signifikan.
Hal ini terjadi setelah berminggu-minggu mereka terperangkap dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan ketegangan.
“Saya rasa, beban psikologis akan mulai terasa pada mereka setelah tujuh minggu menjalani apa yang pada dasarnya adalah tahanan rumah,” ujarnya, menggambarkan kondisi para pelaut.
Dampak Global, Harga Energi Terdongkrak
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang sangat vital bagi perdagangan global.
Sekitar seperlima dari pasokan minyak dan gas dunia melewati jalur strategis ini.
Gangguan di wilayah ini secara langsung berdampak pada pasar energi global.
Penutupan efektif jalur tersebut telah menyebabkan harga bahan bakar melonjak drastis.
Bahkan, beberapa negara terpaksa menerapkan langkah-langkah penghematan energi darurat untuk mengatasi kelangkaan pasokan.
Data terbaru menunjukkan penurunan lalu lintas kapal yang signifikan di Selat Hormuz.
Dalam periode 24 jam terakhir, hanya tercatat lima kapal yang berhasil melintasi selat tersebut.
Angka ini sangat kontras dengan kondisi normal sebelum konflik, di mana rata-rata 129 kapal melintas setiap harinya.
Komunitas pelayaran internasional kini secara kolektif mendesak kedua negara untuk segera menahan diri.
Mereka juga menuntut agar prinsip kebebasan navigasi segera dipulihkan.
“Mari kita pulihkan kebebasan navigasi dan hormati hak lintas damai sesegera mungkin,” tutup Stawpert, menyampaikan harapan komunitas internasional.
