KabarDermayu.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan komitmen BGN dalam mendukung efektivitas penggunaan anggaran negara. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk menciptakan pola belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN telah terjalin sangat baik. Kolaborasi ini krusial dalam memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pembalap Indonesia Juara Tour de Algerie 2026
Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah berhasil menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat. Pencapaian ini didukung oleh 29.225 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan program ini tetap berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Tujuannya adalah agar program MBG semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutur Nanik.
KabarDermayu.com – Dalam rangka menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan dukungan penuh BGN terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara.
Nanik menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini lebih difokuskan pada belanja operasional. Tujuannya adalah agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan terkait langkah efisiensi anggaran negara,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Lebih lanjut, Nanik menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN. Kolaborasi ini sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan program MBG, yang merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tegas Nanik.
Data menunjukkan bahwa dalam APBN 2026, pagu anggaran resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hingga 24 Mei 2026, program MBG telah berhasil menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat. Pencapaian ini didukung oleh 29.225 SPPG yang aktif beroperasi di berbagai wilayah tanah air. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar program tetap berjalan optimal, meskipun terdapat penyesuaian efisiensi pada beberapa pos operasional.
Nanik menekankan bahwa efisiensi anggaran justru menjadi momentum yang berharga untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Hal ini diharapkan dapat membuat program MBG semakin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” pungkas Nanik.
