KabarDermayu.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat komunikasi dua arah dengan para mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dianggap krusial demi efektivitas penyusunan dan implementasi kebijakan, serta perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.
Desakan ini muncul setelah ORI menggelar pertemuan dengan Presidium Mitra MBG di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, para mitra menyampaikan berbagai masukan, terutama mengenai komunikasi yang dirasa belum optimal dengan BGN.
Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyatakan bahwa lembaganya berkeinginan berperan sebagai fasilitator dan mediator. Tujuannya adalah untuk memastikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat didengarkan sebelum kebijakan final diambil.
“Ombudsman ingin menjadi katalisator dan mediator untuk membangun komunikasi, bagaimana kami harus mendengar aspirasi semua pihak dalam rangka mengambil keputusan agar lebih soft dan bisa diterima oleh masyarakat,” ujar Nuzran pada Rabu, 8 Juli 2026.
Aspirasi Mitra Akan Ditindaklanjuti
Nuzran menjelaskan bahwa masukan yang diterima dari mitra MBG akan dibahas lebih mendalam secara internal di Ombudsman RI. Hasil pembahasan tersebut kemudian dapat dikembangkan melalui mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) atau Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen ORI untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. Diharapkan, langkah-langkah ini akan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat implementasi program di lapangan.
Ombudsman Nilai Tata Kelola Masih Perlu Dibenahi
Anggota Ombudsman RI lainnya, Fikri Yasin, mengungkapkan bahwa lembaganya sebelumnya juga telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada berbagai pihak terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Aspirasi yang diterima dari para mitra MBG akan menjadi pertimbangan penting bagi Ombudsman dalam menentukan langkah tindak lanjut.
Oleh karena itu, Ombudsman memandang positif pertemuan dengan Presidium Mitra MBG. Pertemuan ini dinilai sebagai upaya konstruktif untuk memperbaiki tata kelola program pemerintah yang strategis ini. Fikri menekankan pentingnya perbaikan cara dan proses dalam implementasi MBG.
“Bagaimanapun niatan awal pemerintah sudah baik, tapi cara dan prosesnya yang perlu dibenahi dan dikoreksi. MBG ini salah satu program untuk menghidupkan ekonomi,” kata Fikri.
Selain melakukan pembahasan internal, Ombudsman juga berencana untuk menyampaikan hasil audiensi ini kepada Kepala Badan Gizi Nasional serta pihak-pihak terkait lainnya. Langkah ini bertujuan untuk membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah dan para mitra pelaksana program.
Program MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim S. Djojohadikusumo, sebelumnya telah menyatakan bahwa program ini merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan tidak akan dihentikan.
Hashim menegaskan bahwa pemerintah bertekad untuk memastikan seluruh anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan mendapatkan makanan bergizi. “Saya kira sudah bukan rahasia lagi bahwa pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG, tidak akan berhenti sampai nanti kita berhasil. Kita berikan makanan yang bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi. Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto, tidak akan berhenti, akan dilanjutkan,” ujarnya.
Hashim juga mengingatkan bahwa gagasan Program Makan Bergizi Gratis telah dicetuskan oleh Presiden Prabowo sejak sekitar tahun 2006. Program ini lahir dari kepedulian Presiden terhadap peningkatan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia dan upaya menekan angka stunting.
Dengan adanya masukan dari Ombudsman dan para mitra pelaksana, diharapkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat terus disempurnakan. Hal ini penting agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
