KabarDermayu.com – Peternak ayam petelur di berbagai daerah menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan bisnis mereka akibat penurunan drastis harga jual telur ayam di tingkat peternak dalam beberapa minggu terakhir.
Kondisi ini dipicu oleh kelebihan pasokan di pasar yang tidak sebanding dengan daya serap pasar dan rendahnya daya beli masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum, menyatakan keprihatinannya atas anjloknya harga telur ayam, terutama bagi para peternak. Tingginya produksi telur ayam ternyata belum dapat diimbangi dengan permintaan pasar yang memadai.
“Saya turut prihatin, karena ini menyangkut kelangsungan UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Dengan harga telur yang turun saat ini, dampaknya cukup signifikan bagi peternak. Harus ada langkah konkret untuk menyelamatkan usaha di tingkat peternak,” ujar Sarifah dalam keterangannya pada Selasa, 26 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa meskipun pasokan telur ayam di tingkat eceran saat ini sangat melimpah, kenyataannya serapan pasar tidak mampu mengangkat harga jual.
Baca juga: Saat Jenderal dan Driver Ojol Duduk Bersama di Jepara, Secangkir Kopi Jadi Pemecah Sekat
Akibatnya, harga telur anjlok. Pada awal bulan ini, harga telur ayam di tingkat peternak sempat menyentuh level terendah Rp 20.400 per kilogram. Hingga kini, harga masih berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp 22.800 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp 26.500 per kilogram.
“Ini adalah masalah tata niaga yang harus segera diurai oleh Kementerian Perdagangan. Sebagai mitra kerja Kemendag, Komisi VI DPR mendorong adanya upaya konkret untuk menjaga rantai pasok dan permintaan telur di masyarakat agar kembali stabil dalam waktu dekat. Produksi telur di tanah air cukup kuat untuk menopang ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Bunda Harum, sapaan akrabnya, meminta Kementerian Perdagangan untuk segera membangun kesepakatan strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya adalah mengoptimalkan penyerapan stok telur lokal sebagai upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sesuai arahan Fraksi Golkar DPR RI, Sarifah mendorong lahirnya regulasi yang tegas dan integratif. Regulasi ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan ekosistem perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.
“Kami meminta Kemendag segera berkoordinasi secara intensif dengan BGN untuk menghidupkan dan mengarahkan skema program MBG agar memprioritaskan stok dari peternak lokal. Menyelamatkan sektor perunggasan nasional bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga melindungi mata pencaharian jutaan peternak di daerah,” pungkasnya.
